Bukan Hal Baru, DPR: Pemindahan Ibu Kota Sudah Biasa Dilakukan Negara Maju

Harianjogja.com, JAKARTA - Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota bukanlah hal yang tidak biasa tetapi telah banyak dilakukan oleh negara lain dengan dasar pertimbangan yang kuat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron.

"Ide dan upaya memindahkan ibu kota negara sebetulnya bukan hal baru. Keputusan memindahkan dan memisahkan ibu kota negara dari pusat aktivitas perekonomian banyak dilakukan sejumlah negara maju," kata Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Menurut dia, di berbagai negara, ketika ibu kota negara mulai jenuh dan muncul tanda-tanda kota megapolitan itu kehilangan kemampuannya menyediakan layanan pubik memadai bagi warga masyarakat, maka keputusan memindahkan ibu kota negara memang harus diambil.

Ia berpendapat bahwa dibutuhkan konsolidasi secara komprehensif dengan berbagai institusi dan kalangan.

Terlebih lagi bagi berbagai BUMN, menurut dia, maka perusahaan milik negara itu harus melakukan akselerasi kesiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.

Baca juga: Ekonom: Indonesia Belum Punya Kapasitas untuk Biayai Pembangunan Ibu Kota Baru

Akselerasi tersebut, lanjutnya, baik dalam hal kesiapan infrastruktur dasar maupun penunjangnya harus dibangun dengan baik dan serius.

"Oleh karena itu kita juga harus saling mendorong, kalau memang benar nanti dengan indikator-indikator pemindahan Ibu Kota Negara baru ini bisa dilaksanakan, nanti BUMN juga harus melakukan akselerasi untuk kesiapan itu," ujar Herman.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan membantu menggeliatkan ekonomi.

Suharso saat wawancara daring bersama Antara di Jakarta, Rabu (7/4/2021) mengatakan pembangunan ibu kota baru tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja dan material sehingga akan mendorong pelaku industri bergerak.

“Ini kan membangkitkan backward linkages ke belakang. Industri yang tadinya bergerak di bawah kapasitas bergerak ke kapasitas efektifnya dan mendorong purchase manager index naik,”kata Suharso.

Suharso mencontohkan efek domino dari pembangunan IKN terhadap perekonomian tanah air dengan kegiatan haji dan umroh yang membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola perjalanan, penginapan hingga konsumsi. Begitu juga dengan pembangunan IKN yang akan membuat ratusan ribu orang pindah ke lokasi baru.

“Kita sudah punya pengalaman mengelola 200.000 orang [saat haji], tapi kan tempat tinggal sudah ada, yang mau dituju sudah ada, sedangkan IKN yang mau dituju belum ada itu harus diadain,” jelasnya.

Ia menyebutkan pembangunan dan pemindahan IKN akan mampu berdampak positif pada berbagai faktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1,8 persen sampai 2,2 persen terhadap perekonomian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara