Advertisement
Bukan Hal Baru, DPR: Pemindahan Ibu Kota Sudah Biasa Dilakukan Negara Maju

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota bukanlah hal yang tidak biasa tetapi telah banyak dilakukan oleh negara lain dengan dasar pertimbangan yang kuat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron.
"Ide dan upaya memindahkan ibu kota negara sebetulnya bukan hal baru. Keputusan memindahkan dan memisahkan ibu kota negara dari pusat aktivitas perekonomian banyak dilakukan sejumlah negara maju," kata Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Senin (19/4/2021).
Advertisement
Menurut dia, di berbagai negara, ketika ibu kota negara mulai jenuh dan muncul tanda-tanda kota megapolitan itu kehilangan kemampuannya menyediakan layanan pubik memadai bagi warga masyarakat, maka keputusan memindahkan ibu kota negara memang harus diambil.
Ia berpendapat bahwa dibutuhkan konsolidasi secara komprehensif dengan berbagai institusi dan kalangan.
Terlebih lagi bagi berbagai BUMN, menurut dia, maka perusahaan milik negara itu harus melakukan akselerasi kesiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.
Baca juga: Ekonom: Indonesia Belum Punya Kapasitas untuk Biayai Pembangunan Ibu Kota Baru
Akselerasi tersebut, lanjutnya, baik dalam hal kesiapan infrastruktur dasar maupun penunjangnya harus dibangun dengan baik dan serius.
"Oleh karena itu kita juga harus saling mendorong, kalau memang benar nanti dengan indikator-indikator pemindahan Ibu Kota Negara baru ini bisa dilaksanakan, nanti BUMN juga harus melakukan akselerasi untuk kesiapan itu," ujar Herman.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan membantu menggeliatkan ekonomi.
Suharso saat wawancara daring bersama Antara di Jakarta, Rabu (7/4/2021) mengatakan pembangunan ibu kota baru tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja dan material sehingga akan mendorong pelaku industri bergerak.
“Ini kan membangkitkan backward linkages ke belakang. Industri yang tadinya bergerak di bawah kapasitas bergerak ke kapasitas efektifnya dan mendorong purchase manager index naik,”kata Suharso.
Suharso mencontohkan efek domino dari pembangunan IKN terhadap perekonomian tanah air dengan kegiatan haji dan umroh yang membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola perjalanan, penginapan hingga konsumsi. Begitu juga dengan pembangunan IKN yang akan membuat ratusan ribu orang pindah ke lokasi baru.
“Kita sudah punya pengalaman mengelola 200.000 orang [saat haji], tapi kan tempat tinggal sudah ada, yang mau dituju sudah ada, sedangkan IKN yang mau dituju belum ada itu harus diadain,” jelasnya.
Ia menyebutkan pembangunan dan pemindahan IKN akan mampu berdampak positif pada berbagai faktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1,8 persen sampai 2,2 persen terhadap perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement