Advertisement
KPK Sebut Ada Upaya Menghalangi Penyidikan Kasus Pajak
Juru Bicara KPK Ali Fikri - Antara\\r\\n\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan izin penggeledahan di PT Jhonlin Baratama sudah sesuai dengan prosedur.
Diketahui, pada Jumat (9/4/2021), KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama terkait kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Advertisement
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan proses pengajuan izin penggeledahan tersebut tidak ada kendala dengan dewan pengawas (Dewas) KPK.
BACA JUGA : KPK Telusuri Aliran Uang Kasus Suap Pajak
"KPK memastikan proses pengajuan izin penggeledahan telah dilakukan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Sejauh ini, mekanisme proses adminstrasi izin penggeledahan tersebut tidak ada kendala dari Dewas KPK," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (13/4/2021) malam.
Hal ini disampaikan Ali terkait gagalnya tim KPK mendapatkan barang bukti saat menggeledah kantor Jhonlin Baratama.
Diduga, ada yang sengaja menghalangi penyidikan dengan cara memindahkan bukti. KPK juga saat ini tengah mencari keberadaan truk yang diduga membawa dokumen dari kantor Jhonlin Baratama.
"Oleh karenanya kami ingatkan, siapapun yang sengaja menghalangi penyidikan dengan antara lain diduga memindahkan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan ini, kami tak segan terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," kata Ali.
BACA JUGA : Suap Pajak Masih Ada, Sri Mulyani: Orang Kemenkeu Tidak
Adapun, KPK tengah mengusut kasus suap dan telah membuka penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Terdapat dua pejabat pajak yang diduga menerima suap terkait pengurusan pajak Dua pejabat pajak itu adalah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Adies Kadir Ditetapkan sebagai Hakim MK dari Unsur DPR
DPR Tetapkan Calon Hakim MK dan Deputi BI dalam Rapat Paripurna
BNPB Identifikasi 20 Korban Longsor Cisarua, 18 Jenazah Masih Diproses
TNI AU Terima Tiga Rafale, Penguatan Pertahanan Udara Dimulai
Advertisement
Petir Menyambar Aksi Massa Bolsonaro, 89 Orang Luka di Braslia
Gempa Pacitan M5,7 Guncang Jawa Timur, BMKG Tegaskan Aman Tsunami
Gempa M 5,5 Pacitan Terasa Hingga DIY
Jet Pribadi Bombardier Jatuh di Maine, 7 Orang Tewas
Rawan Penularan Virus Nipah, Thailand Perketat Skrining Penerbangan
Advertisement
Pejabat Militer China Diperiksa atas Dugaan Kebocoran Informasi Nuklir
Purbaya Santai Hadapi Isu Kriminalisasi: Noel Kan Terima Uang
Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Ancaman Serangan AS di Tengah Ketegangan
Sidang Ungkap Dana Hibah Pariwisata Dibahas Jelang Pilkada Sleman
Satgas P2SP Ultimatum Kemenhub Tertibkan Pajak Kapal Asing
Advertisement
Longsor Cisarua Bandung Barat, 38 Jenazah Dievakuasi Tim SAR
Berita Pilihan
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
- Tetangga Kenang Farhan, Copilot ATR yang Tewas di Bulusaraung
- Bulog Bakal Pakai Beras Premium untuk MBG dan Batalion TNI
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Advertisement
DPD RI Serap Aspirasi Jogja untuk Revisi UU Perindustrian
Advertisement
Festival Lampion Dinosaurus Zigong Tarik Wisatawan ke Sichuan
Advertisement
Berita Populer
- Nyaris Tewas, Wali Kota di Filipina Ini Selamat dari Serangan Brutal
- Longsor Cisarua Bandung Barat, 65 Korban Masih Tertimbun
- AS Gunakan AI Awasi Sopir Truk Ilegal, Lindungi Pengemudi Lokal
- Awal Tahun 2026, 10 Warga Bantul Tewas Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
- Angin Kencang Melanda DIY, PLN Pulihkan 21 Penyulang Utama
- Kementan: Dugaan Korupsi Proyek Fiktif Rp27 Miliar Bukan Fitnah
- Pakar Gizi Rancang Pola Makan Tinggi Protein untuk Kontrol Gula Darah
Advertisement
Advertisement
