Ini Regulasi yang Hambat Investasi Energi Terbarukan
Permen ESDM No 50/2017 dan perubahannya masih tidak menarik bagi para investor.
Ilustrasi - Petani melakukan penyemprotan pestisida organik pada tanaman padi di areal persawahan Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (7/9/2020)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai isu impor beras tahun ini merupakan sebuah ironi. Pasalnya ketahanan pangan Indonesia tengah dalam tren positif.
Dia mengatakan sejumlah upaya pemerintah selama ini untuk mendongkrak ketahanan pangan menunjukkan tren cukup baik. Salah satunya kian bertambah lahan baku dari 7,1 juta hektare menjadi 7,46 juta hektare. Selain itu, saluran irigasi juga sudah diperbanyak pemerintah termasuk bendungan di sejumlah wilayah penghasil pangan.
BACA JUGA : Soal Polemik Impor Beras, Begini Sikap Muhammadiyah
“Jadi banyak sekali sebetulnya hasilnya sudah nyata. Oleh karena itu ironis kalau tiba-tiba muncul rencana impor beras ini,” katanya saat mengisi webinar Reformasi Kebijakan Perberasan, Senin (22/3/2021).
Kendati demikian Faisal Basri menyebut bahwa indeks ketahanan pangan global atau global food security index menempatkan Indonesia pada ranking 65 pada 2020. Peringkat ini lebih tiga peringkat dibandingkan 2019, atau kembali seperti tahun 2018.
Angka ini lebih rendah dibandingkan Thailand, Vietnam, Malaysia, China. Akan tetapi lebih baik dibandingkan dengan negara seperti Kamboja, Filipina dan Afrika Selatan.
Sementara itu kualitas dan ketahanan pangan juga berada di peringkat 85 dari 113 negara dengan skor di bawah 50.
BACA JUGA : Soal Impor Beras dan Garam, Ini Sikap PDIP
“Kualitas diversifikasi pangan kita itu relatif rendah dan menurut saya walaupun kita bicara besar ujung tombak [pangan], protein kita yang tersedia melimpah adalah ikan,” tuturnya.
Guru Besar Fakultas Pertanian UGM Masyhuri mengatakan bahwa estimasi produksi yang selama ini digunakan ternyata salah.
Akan tetapi sejak 2018, BPS telah menggunakan estimasi penghitungan baru yakni Kerangka Sampel Area (KSA) sehingga membuat penghitungan lebih akurat.
“Masalahnya apakah dengan akurat itu kita percaya begitu saja. Tentu masih ada error-nya, karena itu harus ada data lain untuk melakukan kebijakan impor yaitu data harga,” ujarnya.
BACA JUGA : Pemerintah Hobi Impor Beras, Petani di Sleman Merana
Di sisi lain, rencana impor beras dinilai akan menurunkan harga di tingkat petani meski dalam kondisi panen raya.
“Rencana impor beras akan menurunkan harga. Petani tidak akan menikmati harga yang baik. Mestinya pemerintah tidak impor dulu,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Permen ESDM No 50/2017 dan perubahannya masih tidak menarik bagi para investor.
Polisi selidiki keributan di Tegalrejo Jogja yang viral di media sosial. Diduga terjadi penganiayaan usai cekcok di jalan.
Polri menegaskan kesiapan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto.
Forum Anak Daerah (FAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sukses menggelar hari pertama dari rangkaian kegiatan "Temu Hati #17" di Ruang Nyi Ageng Serang
Dinkes Sleman ungkap keracunan Toragan akibat Salmonella dari makanan hajatan, seluruh pasien kini telah pulih.
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.