Soal Polemik Impor Beras, Begini Sikap Muhammadiyah

Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis - Nurul Hidayat
22 Maret 2021 06:57 WIB Aprianus Doni Tolok News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA -Ormas Islam Muhammadiyah turut angkat bicara ihwal polemik impor beras yang banyak ditentang masyarakat.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas menyayangkan isu impor 1 juta ton beras menjadi simpang siur di tengah masyarakat. Menurutnya, hal itu sangat berdampak buruk bagi rakyat kecil.

“Saya melihat masalah ini adalah cerminan dari buruknya koordinasi di antara para pejabat negara di negeri ini, sehingga informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda, sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (21/3/2021).

Anwar menilai sengkarut komunikasi itu justru berlawanan dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah harus hadir dalam melindungi dan mensejahterahkan rakyat.

BACA JUGA: Disebut-sebut oleh MUI tapi Dibantah AstraZeneca, Apa Itu Tripsin Babi?

“Kalau alasannya beras rakyat tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, maka bukankah itu kesalahan dari pemerintah? Karena UUD 1945 sudah mengingatkan kita sejak kita merdeka 75 tahun yang lalu,” imbuhnya.

Adapun, polemik rencana impor 1 juta ton beras dari Thailand menjadi bola panas di antara beberapa pemangku kepentingan terkait seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga Direktur Utama Bulog Budi Waseso.

Menko Airlangga menyatakan bahwa pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 1 hingga 1,5 juta ton dalam waktu dekat demi menjaga ketersediaan dan harga beras di dalam negeri.

Namun, Mendag Muhammad Lutfi justru mengatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada masa panen raya agar kebijakan itu tidak menghancurkan harga beras petani.

Sebagai solusi, Anwar Abbas menyarankan agar kebijakan pemerintah senantiasa memperhatikan suara rakyat kecil, sebagaimana selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan produk dalam negeri daripada produk asing.

“Semangat yang ada dalam ucapan Jokowi, cintai dan belilah produk-produk dalam negeri, ya, tujuannya adalah jelas agar kita bisa memperbaiki nasib rakyat kita dan menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi mereka,” ujarnya.

Sumber : Bisnis.com