Advertisement
PKS: Indonesia Harus Proaktif Terhadap Penanganan Krisis Politik Myanmar

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyarankan perlunya langkah konkret dari pimpinan negara di Asean untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Persoalan di negara tersebut dikhawatirkan semakin tidak terkendali dan menimbulkan bertambahnya korban jiwa. Sebagai negara terbesar di Asean, Indonesia harus proaktif terhadap masalah Myanmar.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menilai konflik politik di Myanmar juga dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi, di sisi lain ada kesenjangan politik antara kelompok anak muda, masyarakat dan elit politik yang berkuasa. Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di Myanmar. Sehingga berpotensi penggunaan kekerasan oleh pihak militer.
Advertisement
BACA JUGA : Junta Militer Myanmar Coret Pemberontak Rakhine dari Daftar
“Oleh sebab itu harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elit berkuasa di Myanmar mau menahan diri dan selanjutnya membuka dialog dengan kelompok demonstran,” katanya Jumat (13/3/2021).
Sehingga krisis politik yang berawal dari peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 itu bisa berkembang semakin buruk. Terutama jika tidak ada upaya serius dari para pemimpin Asean untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.
Sukamta mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berinisiatif melakukan pertemuan dengan sejumlah Menlu Asean untuk mencari solusi terhadap krisis Myanmar. Sebagai negara terbesar di Asean, Sukamta berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar.
BACA JUGA : Sejumlah Negara Tak Sepakat Soal Kudeta, DK PBB Hanya
Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu yang telah beberapa kali berjalan secara damai, menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di Asean.
“Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog, saya kira akan lebih didengar oleh elit berkuasa di Myamnar,” terangnya.
Namun Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk tetap bersikap tegas apabila krisis politik di Myanmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas. Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan Demokrasi menjadi agenda utama Asean.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement