Advertisement
PKS: Indonesia Harus Proaktif Terhadap Penanganan Krisis Politik Myanmar

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyarankan perlunya langkah konkret dari pimpinan negara di Asean untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Persoalan di negara tersebut dikhawatirkan semakin tidak terkendali dan menimbulkan bertambahnya korban jiwa. Sebagai negara terbesar di Asean, Indonesia harus proaktif terhadap masalah Myanmar.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menilai konflik politik di Myanmar juga dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi, di sisi lain ada kesenjangan politik antara kelompok anak muda, masyarakat dan elit politik yang berkuasa. Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di Myanmar. Sehingga berpotensi penggunaan kekerasan oleh pihak militer.
Advertisement
BACA JUGA : Junta Militer Myanmar Coret Pemberontak Rakhine dari Daftar
“Oleh sebab itu harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elit berkuasa di Myanmar mau menahan diri dan selanjutnya membuka dialog dengan kelompok demonstran,” katanya Jumat (13/3/2021).
Sehingga krisis politik yang berawal dari peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 itu bisa berkembang semakin buruk. Terutama jika tidak ada upaya serius dari para pemimpin Asean untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.
Sukamta mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berinisiatif melakukan pertemuan dengan sejumlah Menlu Asean untuk mencari solusi terhadap krisis Myanmar. Sebagai negara terbesar di Asean, Sukamta berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar.
BACA JUGA : Sejumlah Negara Tak Sepakat Soal Kudeta, DK PBB Hanya
Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu yang telah beberapa kali berjalan secara damai, menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di Asean.
“Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog, saya kira akan lebih didengar oleh elit berkuasa di Myamnar,” terangnya.
Namun Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk tetap bersikap tegas apabila krisis politik di Myanmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas. Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan Demokrasi menjadi agenda utama Asean.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Cek Layanan JKN di Gunungkidul
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
- Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Advertisement