PKS: Indonesia Harus Proaktif Terhadap Penanganan Krisis Politik Myanmar

Harianjogja.com, JAKARTA—Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyarankan perlunya langkah konkret dari pimpinan negara di Asean untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Persoalan di negara tersebut dikhawatirkan semakin tidak terkendali dan menimbulkan bertambahnya korban jiwa. Sebagai negara terbesar di Asean, Indonesia harus proaktif terhadap masalah Myanmar.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menilai konflik politik di Myanmar juga dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi, di sisi lain ada kesenjangan politik antara kelompok anak muda, masyarakat dan elit politik yang berkuasa. Kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di Myanmar. Sehingga berpotensi penggunaan kekerasan oleh pihak militer.

BACA JUGA : Junta Militer Myanmar Coret Pemberontak Rakhine dari Daftar

“Oleh sebab itu harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elit berkuasa di Myanmar mau menahan diri dan selanjutnya membuka dialog dengan kelompok demonstran,” katanya Jumat (13/3/2021).

Sehingga krisis politik yang berawal dari peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 itu bisa berkembang semakin buruk. Terutama jika tidak ada upaya serius dari para pemimpin Asean untuk mendorong elit militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.

Sukamta mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berinisiatif melakukan pertemuan dengan sejumlah Menlu Asean untuk mencari solusi terhadap krisis Myanmar. Sebagai negara terbesar di Asean, Sukamta berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar.

BACA JUGA : Sejumlah Negara Tak Sepakat Soal Kudeta, DK PBB Hanya

Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu yang telah beberapa kali berjalan secara damai, menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di Asean.

“Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog, saya kira akan lebih didengar oleh elit berkuasa di Myamnar,” terangnya.

Namun Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk tetap bersikap tegas apabila krisis politik di Myanmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas. Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan Demokrasi menjadi agenda utama Asean.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.