Advertisement
Satgas Pastikan Tidak Ada Vaksin Covid Palsu di Indonesia
Truk kontainer pengangkut bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac berjalan menuju Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/3/2021). Sebanyak 10 juta bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac, China tiba di Bio Farma yang selanjutnya akan diproses menjadi sekitar delapan juta vaksin untuk dialokasikan pada program vaksinasi nasional tahap kedua. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Pemerintah memastikan sindikat vaksin corona atau Covid-19 palsu belum ditemukan beredar di wilayah Indonesia.
Dikutip dari KPCPEN Kamis (11/3/2021), Satgas Penanganan COVID-19 menyebut bahwa pemalsuan bisa dihindari karena seluruh pengadaan vaksin dilakukan melalui skema G to G (government to government) sehingga terjamin keaslian vaksinnya.
Advertisement
Selain itu, setiap vaksin harus mendapatkan Emergency Use of Authorization (EUA) atau Distribution License Number dari Badan POM sebelum bisa diedarkan di Indonesia.
Seperti diketahui, Interpol baru-baru ini membongkar jaringan sindikat vaksin palsu yang berada di China dan Afrika Selatan.
Di China, misalnya, aparat berwenang di China melakukan penangkapan terhadap produsen dan penjual vaksin Covid-19 palsu dengan penawaran harga yang cukup tinggi.
Selain itu, aparat juga menangkap pelaku vaksinasi ilegal. Pihak berwenang telah menangkap 70 tersangka pada Rabu lalu dalam 21 kasus terkait vaksin.
Sebagain besar dari produsen vaksin palsu itu ditangkap pada fase awal peluncuran.
Satu kelompok tersangka memperoleh keuntungan sekitar 18 juta yuan (US$2,8 juta) dengan mengemas larutan garam atau air mineral dalam 58.000 dosis vaksin palsu.
Aparat mengidentifikasi pemimpin kejahatan yang ditangkap saat Hari Natal lalu hanya dengan nama belakang Kong.
Dalam kasus lain, vaksin palsu dijual dengan harga tinggi, termasuk dalam skema vaksinasi darurat di rumah sakit atau diselundupkan ke luar negeri.
Kejaksaan Agung China mendesak badan-badan regional untuk bekerja sama dengan polisi mengambil tindakan cepat dan tak tergoyahkan untuk mengekang kegiatan semacam itu, menurut badan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
- Pertemuan Kontra Hwang Sun-hong Sering Kalah, Saatnya STY Cetak Sejarah Lagi!
- Pria Asal Bandung Curi 2 Unit iPhone di Service Center Sleman, Begini Modusnya
- PT Pegadaian Dukung Kesetaraan Gender Lewat Edukasi Keuangan Perempuan
- Pelatih Korsel Akui Indonesia Sulit Dikalahkan, Shin Tae-yong: Dia akan Stres
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Advertisement
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Advertisement
