Rentan Terjerat Utang, UMKM Jogja Masih Campurkan Modal dan Keuntungan
Pelaku UMKM di DIY masih kesulitan memisahkan uang modal dan keuntungan. Kondisi ini membuat usaha rentan terjebak utang dan membutuhkan pengelolaan keuangan ya
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono (kiri) saat memberikan keterangan. /Ist.
Harianjogja.com, JAKARTA - Bareskrim Polri resmi menghentikan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
Dengan begitu, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI tersebut sudah tidak berlaku di mata hukum.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, penghentian kasus ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.
BACA JUGA : Laporan ke Mahkamah Internasional soal Penembakan
"Kasus penyerangan di Tol Jakarta-Cikampek dihentikan. Dengan begitu, penyidikan serta status tersangka sudah gugur," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/3/2021).
Disisi lain, terkait dengan kasus ini, kata Argo, aparat kepolisian sudah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut.
Saat ini, Argo menyebut, ada tiga polisi dari jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana dengan instruksi Kapolri untuk menjalankan rekomendasi dan temuan dari Komnas HAM soal perkara ini.
BACA JUGA : Status Hukum Kasus Penembakan Enam Laskar FPI
"Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami sudah jalankan. Saat ini masih terus berproses," ujar Argo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pelaku UMKM di DIY masih kesulitan memisahkan uang modal dan keuntungan. Kondisi ini membuat usaha rentan terjebak utang dan membutuhkan pengelolaan keuangan ya
BBPJN Jateng-DIY mengevaluasi Kelok 23 dan menutup sementara jalur Kretek-Girijati hingga seluruh aspek keselamatan terpenuhi.
JPSM Sehati Sleman siap mendorong pembentukan KPSM di seluruh padukuhan untuk memperluas pemilahan dan pengelolaan sampah mandiri.
Kejagung mengungkap enam perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan dalam kasus dugaan korupsi tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Komisi I DPRD Kulonprogo menemukan alat cetak KTP elektronik bermasalah di Lendah, Galur, dan Panjatan. Warga mengeluhkan hasil cetak bergaris.
Dinkes Sleman mengimbau warga menerapkan PHBS dan mengenali gejala ISPA di tengah perubahan cuaca, terutama pada kelompok rentan.