Advertisement
BPIP Sarankan Pemerintah Biayai Kandidat Pilkada dan Pilpres
Ilustrasi: TPS 3 Desa Paniki Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten ini menggelar dua pilkada sekaligus untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Bupati petahana Minahasa Utara turut maju menjadi calon gubernur. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyarankan agar negara membiayai proses pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilihan presiden atau pilpres bagi para kandidat untuk mencegah korupsi. Perubahan itu diawali dengan revisi undang-undang yang mengatur tentang kontestasi pilpres dan pilkada.
"Revisi UU Pilpres dan Pilkada untuk pembiayaan oleh negara dalam proses calon kandidat. Selain itu partai harus ada proses kaderisasi dan jangan ada calo," ujar Benny melalui keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).
Advertisement
BACA JUGA : BPIP, UGM, UIN, dan INFID Lakukan Penelitian tentang
Berdasarkan laporan Transparency International 2021, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Indeks (CPI) menyatakan rapor Indonesia masih merah dalam tindakan pencegahan rasuah. Dari skala 0 hingga 100, indeks persepsi korupsi Indonesia memiliki nilai 37.
Sementara itu, riset Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015 menunjukkan bahwa 61,17 persen kasus korupsi dilakukan oleh politikus. Benny berkaca pada kasus yang belakangan terjadi, yakni operasi senyap yang menangkap mGubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Selain revisi undang-undang, Benny mengatakan Indonesia harus kembali ke demokrasi Pancasila."Jika kita ingin menghentikan korupsi harus merubah sistem kembali kepada demokrasi Pancasila yang efesien dan mengurangi money politik," katanya.
BACA JUGA : Rektor UIN Sunan Kalijaga Jogja Jadi Kepala BPIP
Dia juga meminta negara mengenakan sanksi yang tegas bagi koruptor termasuk mereka hasil pilkada berupa pemiskinan serta ganjaran sosial. Menurut Benny, korupsi hanya bisa dicegah dengan adanya perubahan perilaku dari pengambil kebijakannya dan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uni Eropa Desak Israel Batalkan Status Tanah Tepi Barat
Jalur Pantura Situbondo Banyak Lubang, Polisi Imbau Hati-Hati
Rusia Siapkan Delegasi untuk Negosiasi Ukraina di Jenewa
Kereta Cepat RTS Johor-Singapura Siap Beroperasi Akhir 2026
Advertisement
Penembakan di Turnamen Hoki Es, Tiga Orang Tewas
Kuba di Ambang Krisis Energi, Warga Antre Berbulan-bulan Cari Bensin
Harga Emas Tembus US$5.000 per Ons, Picu Demam Tambang Ilegal di Afsel
Hadapi Aturan Global, KKP Perkuat Akses Ekspor Perikanan
Jemaah Tarekat Naqsyabandiyah Padang Laksanakan Tarawih Perdana
Advertisement
Militer AS Angkut Reaktor Nuklir Mini Lewat Udara
Ekspor Perikanan 2025 Tembus US$6,27 Miliar, AS Jadi Pasar Terbesar
Jamaah An-Nadzir Mulai Puasa 18 Februari 2026
Prabowo Negosiasi Tarif AS, Apindo Minta Sektor Padat Karya Diutamakan
DPR Tekankan Anggaran Pendidikan 20 Persen untuk Madrasah
Advertisement
Petasan Meledak Saat Diracik, Tiga Remaja Grobogan Terluka
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Kapolres Bima Nonaktif Terjerat Narkoba, Ini Fakta Polri
- Persija Tekuk Bali United 10, Ricky Nelson Soroti Jalur Juara
- Warga Rejowinangun Jogja Dilatih Daur Ulang Sampah Jadi Kerajinan
- Inter Milan Kokoh di Puncak Klasemen Liga Italia, Unggul 8 Poin
- Pembatasan Truk Selama Lebaran Berlaku 13-19 Maret, Ini Alasannya
- Sidang Isbat Ramadan 2026 Digelar 17 Februari, Ini Tahapannya
- Antisipasi Padusan, SAR Siapkan 100 Personel di Pantai Parangtritis
Advertisement
Advertisement
