Advertisement
BPIP Sarankan Pemerintah Biayai Kandidat Pilkada dan Pilpres
Ilustrasi: TPS 3 Desa Paniki Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten ini menggelar dua pilkada sekaligus untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Bupati petahana Minahasa Utara turut maju menjadi calon gubernur. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyarankan agar negara membiayai proses pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilihan presiden atau pilpres bagi para kandidat untuk mencegah korupsi. Perubahan itu diawali dengan revisi undang-undang yang mengatur tentang kontestasi pilpres dan pilkada.
"Revisi UU Pilpres dan Pilkada untuk pembiayaan oleh negara dalam proses calon kandidat. Selain itu partai harus ada proses kaderisasi dan jangan ada calo," ujar Benny melalui keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).
Advertisement
BACA JUGA : BPIP, UGM, UIN, dan INFID Lakukan Penelitian tentang
Berdasarkan laporan Transparency International 2021, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Indeks (CPI) menyatakan rapor Indonesia masih merah dalam tindakan pencegahan rasuah. Dari skala 0 hingga 100, indeks persepsi korupsi Indonesia memiliki nilai 37.
Sementara itu, riset Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015 menunjukkan bahwa 61,17 persen kasus korupsi dilakukan oleh politikus. Benny berkaca pada kasus yang belakangan terjadi, yakni operasi senyap yang menangkap mGubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Selain revisi undang-undang, Benny mengatakan Indonesia harus kembali ke demokrasi Pancasila."Jika kita ingin menghentikan korupsi harus merubah sistem kembali kepada demokrasi Pancasila yang efesien dan mengurangi money politik," katanya.
BACA JUGA : Rektor UIN Sunan Kalijaga Jogja Jadi Kepala BPIP
Dia juga meminta negara mengenakan sanksi yang tegas bagi koruptor termasuk mereka hasil pilkada berupa pemiskinan serta ganjaran sosial. Menurut Benny, korupsi hanya bisa dicegah dengan adanya perubahan perilaku dari pengambil kebijakannya dan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
