Advertisement
BPIP Sarankan Pemerintah Biayai Kandidat Pilkada dan Pilpres
Ilustrasi: TPS 3 Desa Paniki Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten ini menggelar dua pilkada sekaligus untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Bupati petahana Minahasa Utara turut maju menjadi calon gubernur. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyarankan agar negara membiayai proses pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilihan presiden atau pilpres bagi para kandidat untuk mencegah korupsi. Perubahan itu diawali dengan revisi undang-undang yang mengatur tentang kontestasi pilpres dan pilkada.
"Revisi UU Pilpres dan Pilkada untuk pembiayaan oleh negara dalam proses calon kandidat. Selain itu partai harus ada proses kaderisasi dan jangan ada calo," ujar Benny melalui keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).
Advertisement
BACA JUGA : BPIP, UGM, UIN, dan INFID Lakukan Penelitian tentang
Berdasarkan laporan Transparency International 2021, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Indeks (CPI) menyatakan rapor Indonesia masih merah dalam tindakan pencegahan rasuah. Dari skala 0 hingga 100, indeks persepsi korupsi Indonesia memiliki nilai 37.
Sementara itu, riset Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015 menunjukkan bahwa 61,17 persen kasus korupsi dilakukan oleh politikus. Benny berkaca pada kasus yang belakangan terjadi, yakni operasi senyap yang menangkap mGubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Selain revisi undang-undang, Benny mengatakan Indonesia harus kembali ke demokrasi Pancasila."Jika kita ingin menghentikan korupsi harus merubah sistem kembali kepada demokrasi Pancasila yang efesien dan mengurangi money politik," katanya.
BACA JUGA : Rektor UIN Sunan Kalijaga Jogja Jadi Kepala BPIP
Dia juga meminta negara mengenakan sanksi yang tegas bagi koruptor termasuk mereka hasil pilkada berupa pemiskinan serta ganjaran sosial. Menurut Benny, korupsi hanya bisa dicegah dengan adanya perubahan perilaku dari pengambil kebijakannya dan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Cilacap Dini Hari Ini
Sushila Karki Jadi Perdana Menteri Nepal, China Ucapkan Selamat
Advertisement
Pejabat Malaysia Terima Ancaman Lewat Surel
Distribusi Beras SPHP Sudah Mencapai 400 Ribu Ton
Menteri PU Cek Bangunan DPRD Kediri Dibakar Massa
Filipina, Jepang dan AS Gelar Latihan Militer di Laut China Selatan
Advertisement
Kemlu RI Fasilitasi Pemulangan 17 WNI di Nepal
Mabes TNI Dalami Pemberi Perintah Kopda FH Bunuh Kacab Bank BUMN
Resmi! ATR/BPN Hentikan Sementara Izin Alih Fungsi Lahan Sawah
Bulog Jamin Beras SPHP Mutunya Tak Berkurang
Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI untuk Jaminan Halal Menu MBG
Advertisement
Waspada Gelombang Tinggi Samudra Hindia 15-17 September
Berita Pilihan
Advertisement
Bupati Sleman Tugaskan OPD Dampingi Kalurahan Kelola Tanah Kas Desa
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Demo di Berlin Menolak Jerman Terlibat Dalam Perang
- Netanyahu Klaim Serangan ke Qatar untuk Singkirkan Pimpinan Hamas
- Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
- FAA Denda Boeing Rp 50 Miliar
- Syarat, Jadwal dan Cara Dapat Bansos PKH September 2025
- Uang Jadi Motif Oknum TNI Terlibat Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI
- Sebuah Bar di Madrid Meledak, 25 Orang Terluka
Advertisement
Advertisement
