Advertisement
BPIP Sarankan Pemerintah Biayai Kandidat Pilkada dan Pilpres
Ilustrasi: TPS 3 Desa Paniki Baru, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten ini menggelar dua pilkada sekaligus untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Bupati petahana Minahasa Utara turut maju menjadi calon gubernur. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyarankan agar negara membiayai proses pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilihan presiden atau pilpres bagi para kandidat untuk mencegah korupsi. Perubahan itu diawali dengan revisi undang-undang yang mengatur tentang kontestasi pilpres dan pilkada.
"Revisi UU Pilpres dan Pilkada untuk pembiayaan oleh negara dalam proses calon kandidat. Selain itu partai harus ada proses kaderisasi dan jangan ada calo," ujar Benny melalui keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).
Advertisement
BACA JUGA : BPIP, UGM, UIN, dan INFID Lakukan Penelitian tentang
Berdasarkan laporan Transparency International 2021, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Indeks (CPI) menyatakan rapor Indonesia masih merah dalam tindakan pencegahan rasuah. Dari skala 0 hingga 100, indeks persepsi korupsi Indonesia memiliki nilai 37.
Sementara itu, riset Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015 menunjukkan bahwa 61,17 persen kasus korupsi dilakukan oleh politikus. Benny berkaca pada kasus yang belakangan terjadi, yakni operasi senyap yang menangkap mGubernur Sulsel Nurdin Abdullah.
Selain revisi undang-undang, Benny mengatakan Indonesia harus kembali ke demokrasi Pancasila."Jika kita ingin menghentikan korupsi harus merubah sistem kembali kepada demokrasi Pancasila yang efesien dan mengurangi money politik," katanya.
BACA JUGA : Rektor UIN Sunan Kalijaga Jogja Jadi Kepala BPIP
Dia juga meminta negara mengenakan sanksi yang tegas bagi koruptor termasuk mereka hasil pilkada berupa pemiskinan serta ganjaran sosial. Menurut Benny, korupsi hanya bisa dicegah dengan adanya perubahan perilaku dari pengambil kebijakannya dan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
- Tetangga Kenang Farhan, Copilot ATR yang Tewas di Bulusaraung
- Bulog Bakal Pakai Beras Premium untuk MBG dan Batalion TNI
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Advertisement
DLH Sleman Terkendala Lahan, Pembangunan IPAL Komunal Mandek 2 Tahun
Advertisement
Festival Lampion Dinosaurus Zigong Tarik Wisatawan ke Sichuan
Advertisement
Berita Populer
- Timnas Futsal Indonesia Buka Piala Asia 2026 Hadapi Korea Selatan
- Sopir dan Asisten Lula Lahfah Diperiksa, Reza Arap Tunggu Panggilan
- Srikandi PLN Dorong Pemberdayaan Perempuan Lewat Ruang Cerita Ibu
- Wamen Isyana Ingatkan 1000 HPK Jadi Kunci SDM Unggul
- Nama Ki Anom Suroto Akan Jadi Salah Satu Ruas Jalan di Kota Solo
- Emil Audero Tertinggal Bus Usai Temu Kangen dengan Jay Idzes
- Nyaris Tewas, Wali Kota di Filipina Ini Selamat dari Serangan Brutal
Advertisement
Advertisement



