Advertisement
Banyak yang Menganggap Covid-19 Hasil Rekayasa

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 hampir berlangsung satu tahun di Indonesia. Kasus pertama Covid-19 diumumkan pada awal Maret 2020.
Meski sudah belasan bulan terjadi, ternyata masih ada yang menganggap Covid-19 sebagai konspirasi dan hasil rekayasa manusia.
Advertisement
Hal itu diketahui dari hasil survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia.
"Setelah hampir satu tahun Covid-19 masuk Indonesia, ternyata masih cukup banyak orang yang menganggap Covid-19 adalah konspirasi (20,3 persen) dan merupakan hasil rekayasa manusia (28,7 persen)," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/2/2021).
Terkait temuan survei, dia menyarankan agar sosialisasi maupun edukasi terkait Covid-19 terus digencarkan.
Adi menjelaskan survei tersebut menanyakan kepada responden apakah Covid-19 nyata atau rekayasa (konspirasi) yang dibuat untuk tujuan tertentu.
Hasilnya, menurut dia, sebanyak 56,7 persen menilai Covid-19 adalah nyata, 20,3 persen menganggap virus tersebut merupakan konspirasi, dan 23 persen tidak menjawab.
Adi mengatakan, survei juga menanyakan kepada responden apakah Covid-19 terbentuk secara alami atau rekayasa buatan manusia untuk tujuan tertentu.
"Sebanyak 48,9 persen responden menilai Covid-19 terbentuk secara alami, 28,7 persen buatan manusia, dan tidak menjawab sebesar 22,4 persen," ujarnya.
Temuan lain data survei menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih relatif belum membaik dibanding 10 bulan yang lalu saat Covid-19 baru menyerang Indonesia.
Menurut dia, sebanyak 44,2 persen responden menilai kondisi ekonomi keluarga sama saja dibandingkan saat Covid-19 menyerang Indonesia pada bulan April 2020.
"Sebanyak 39,1 persen menilai kondisi ekonomi keluarga lebih buruk, 13,9 persen menganggap kondisinya lebih baik, dan 2,8 persen tidak menjawab," katanya.
Kondisi itu, menurut Adi, memicu kejenuhan masyarakat sehingga bersikap kurang peduli terhadap wabah Covid-19.
Adi menjelaskan, ketika responden diminta memilih antara aktivitas ekonomi atau penanggulangan wabah, masyarakat terbelah.
"Responden cenderung lebih memilih pembebasan aktivitas ekonomi walaupun berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19 yaitu sebesar 39,1 persen, dan sebanyak 32,9 persen responden memilih membatasi aktivitas ekonomi masyarakat demi mengurangi penyebaran virus Corona," katanya.
Survei Parameter Politik Indonesia tersebut dilakukan pada 3 - 8 Februari 2021 melibatkan 1.200 responden, diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang telah dipilih secara random dari kerangka sampel.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode telepolling menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh surveyor terlatih. Margin of error survei sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Top Ten News Harianjogja.com, Rabu 2 Juli 2025: Tol Jogja Segmen Klaten Prambanan Dibuka hingga Waspada Kasus DBD
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement