Advertisement
Myanmar Dikecam Setelah 2 Orang Tewas dalam Unjuk Rasa Tolak Kudeta Militer
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sejumlah negara mengutuk tindakan militer Myanmar yang menyebabkan dua orang tewas dalam unjuk rasa di Mandalay.
Kementerian Luar Negeri Singapura menyebut penggunaan senjata untuk melawan rakyat Myanmar tidak bisa dimaafkan.
Advertisement
“Penggunaan senjata mematikan terhadap warga sipil tak bersenjata tidak bisa dimaafkan. Kami mendesak pasukan keamanan untuk menahan diri sepenuhnya untuk menghindari cedera lebih lanjut dan hilangnya nyawa, dan segera mengambil langkah-langkah untuk meredakan situasi dan memulihkan ketenangan,” kata seorang pejabat seperti dikutip dari South China Morning Post, Minggu (21/2/2021).
Dua orang tewas di Mandalay pada Sabtu ketika polisi menembak untuk membubarkan unjuk rasa menentang kudeta militer. Seorang lelaki tewas karena luka parah di kepala dan seorang lainnya tertembak di bagian dada.
Sementara itu, Kedutaan besar AS mengungkapkan keprihatinannya melalui akun Twitter-nya pada Sabtu (20/2/2021).
“Tidak ada yang boleh terluka karena memperjuangkan haknya untuk menolak. Kami sangat prihatin dengan penembakan fatal para demonstran di Mandalay, sehari setelah kematian Mya Thwe Thwe Khine di Nay Pyi Taw. Militer harus menghentikan kekerasan terhadap rakyat Myanmar,” tulis Kedubes AS.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengungkapkan keprihatinannya setelah seorang pengunjuk rasa di Nay Pyi Taw tewas ditembak polisi pada 9 Februari lalu.
Dia mengutuk segala bentuk kekerasan yang menjadikan rakyat Myanmar korban. AS juga mendukung langkah Inggris dan Kanada memberikan sanksi kepada Myanmar.
“Kami akan bekerja dengan sejumlah mitra dan sekutu untuk menekan militer Myanmar untuk menghentikan tindakannya dan menolong rakyat Myanmar mewujudkan aspirasi mereka untuk perdamaian, demokrasi, dan supremasi hukum,” kata Price dalam keterangan pers pada Jumat.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga mengutuk kekerasan di Myanmar dan berencana mengambil keputusan bersama para Menteri Luar Negeri Uni Eropa dalam pertemuan di Brussel pada Senin.
Saat ini Inggris telah memberlakukan pembekuan aset dan menetapkan larangan perjalanan terhadap 3 anggota rezim militer Myanmar karena peran mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius selama kudeta.
Hal yang sama juga dilakukan Kanada ditambah dengan menetapkan embargo senjata dan ekspor dan impor senjata dan bahan terkait ke dan dari Myanmar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Drama Penyaliban Yesus di Gereja St Antonius Purbayan Solo Isi Rangkaian Paskah
- Didukung Tol dan Ragam Destinasi, Soloraya Makin Ramai Dikunjungi Wisatawan
- 26 Pelaku Prostitusi Ditangkap Polres Klaten saat Operasi Pekat Candi 2024
- Menilik Kesuksesan Kaliwedi Sragen Kembangkan Agrowisata hingga Waterboom
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
LKPJ Gubernur DIY 2023, DPRD Beri Catatan soal Penurunan Kemiskinan Belum Capai Target
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Tok, Paripurna DPR Akhirnya Setujui RUU Desa Jadi Undang-Undang
- Aksi Teror Marak di Dunia, Polri Antisipasi Serangan Terorisme Saat Lebaran 2024
- Mendag Sebut Kemendag Tak Tinggal Diam Mengetahui Perdagangan Pakaian Bekas Impor Kembali Marak
- Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Terbukti Melanggar Kode Etik
- Masjid Agung Kota Bogor Diresmikan, Begini Kemegahannya
- Daop 2 Siapkan 24 Lokomotif-244 Kereta untuk Angkutan Lebaran 2024
- Viral Polisi Tembak dan Serang DC, APPI Jelaskan Duduk Permasalahannya
Advertisement
Advertisement