Advertisement
Penentuan 5G di Tangan Pemerintah, Operator Seluler Nyatakan Siap
Pelanggan menunggu pelayanan di gerai Smartfren, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (5/1/2019). - Bisnis/Endang Muchtar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Operator seluler menilai waktu pengimplementasian 5G sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. Secara teknologi, operator mengaku telah siap untuk mengimplementasikan terknologi terbaru tersebut.
President Director PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) Merza Fachys mengatakan perseroan masih menunggu keputusan pemerintah terkait dengan implementasi 5G. Terdapat sejumlah hal yang perlu disiapkan pemerintah mulai dari frekuensi hingga regulasi pendukung.
Advertisement
Merza menyampaikan dari sisi teknologi, Smartfren sudah siap berevolusi ke 5G, yang merupakan teknologi pengubah permainan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
BACA JUGA : Internet di Indonesia Makin Ngebut, Ini Operator Seluler
“Ketika nanti diputuskan, frekuensi mana yang akan digunakan dan kapan kita mulai, Smartfren tentu siap untuk menyambutnya,” kata Merza kepada JIBI/Bisnis.com, Kamis (18/2/2021).
Untuk diketahui, pemerintah sempat menyampaikan showcase 5G akan dilakukan pada tahun ini seiring dengan digelarnya lelang frekuensi 2,3 GHz.
Nahas, lelang dihentikan karena faktor administrasi. Semangat 5G yang disuarakan sejak tahun lalu pun perlahan tidak terdengar lagi
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan membeberkan berdasarkan informasi yang diterima, lelang tersebut dihentikan karena nilai lelang yang ditawarkan oleh para peserta terlalu rendah, yang menyebabkan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh negara dari lelang tersebut kurang optimal.
BACA JUGA : Operator Seluler Tri dan Indosat Merger, Ini Respons
Para peserta lelang diketahui menawar sekitar Rp144,8 miliar untuk tiap blok yang ditawarkan dalam lelang. Farhan tidak menyebutkan berapa nilai lelang yang seharusnya dibayarkan oleh para peserta lelang.
“Mekanismenya tidak mengatur seberapa besar angkat minimum. Ini makanya tidak memenuhi syarat administrasif, sehingga para psesrta lelang harus menyampaikan kembali angka yang masuk akal,” kata Farhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Bantah Isu Anak TNI Perintah Serang Brimob Cikeas
Alasan Golkar NonAktifkan Adies Kadir
Demo 1 September, Unpad Berlakukan Kuliah Daring
Pemuda Masjid Minta Masyarakat Tidak Brutal saat Demonstrasi
Advertisement
Pesan Menag: Jangan Terpancing Provokasi yang Melampaui Batas
Isu Mengundurkan Diri dari Kabinet Prabowo, Begini Respons Sri Mulyani
Polisi Tangkap 9 Penjarah di Rumah Uya Kuya
Marak Aksi Unjuk Rasa, ICMI Ajak Semua Pihak Jaga Persatuan
Golkar Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI
Advertisement
Gedung Gegana di Jakarta Terbakar, 12 Pemadam Kebakaran Dikerahkan
Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan Anarki Akan Ditindak Tegas
Pimpinan Parpol Sepakat Hapus Tunjangan Anggota DPR dan Moratorium Kungker
Presiden Prabowo Minta Pimpinan DPR Undang Demonstran untuk Dialog
Tokoh Publik Diminta Jaga Etika saat Berbicara
Advertisement
Presiden Prabowo Ingatkan Adanya Gejala Makar
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KA Bandara YIA dan KA Bandara YIA Xpress, 1 September 2025
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Giliran Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Dijarah Massa
- Demo Anarkistis, Prabowo Perintahkan Kapolri dan Panglima TNI Ambil Langkah Tegas
- Kesaksian Warga Saat Melihat Rumah Menkeu Sri Mulyani Dijarah Massa
- Kapolri: Haram Hukumnya Massa Terobos Markas Polisi, Bakal Ditindak Tegas
- Disangka Intel, Pengemudi Ojol Tewas Dikeroyok Massa
- Hadirkan JKT48 Dorong Inklusi Keuangan
- Massa Jarah Rumah Eko Patrio, Aparat Kewalahan
Advertisement
Advertisement
