Advertisement
Penentuan 5G di Tangan Pemerintah, Operator Seluler Nyatakan Siap
Pelanggan menunggu pelayanan di gerai Smartfren, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (5/1/2019). - Bisnis/Endang Muchtar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Operator seluler menilai waktu pengimplementasian 5G sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah. Secara teknologi, operator mengaku telah siap untuk mengimplementasikan terknologi terbaru tersebut.
President Director PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) Merza Fachys mengatakan perseroan masih menunggu keputusan pemerintah terkait dengan implementasi 5G. Terdapat sejumlah hal yang perlu disiapkan pemerintah mulai dari frekuensi hingga regulasi pendukung.
Merza menyampaikan dari sisi teknologi, Smartfren sudah siap berevolusi ke 5G, yang merupakan teknologi pengubah permainan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
BACA JUGA : Internet di Indonesia Makin Ngebut, Ini Operator Seluler
“Ketika nanti diputuskan, frekuensi mana yang akan digunakan dan kapan kita mulai, Smartfren tentu siap untuk menyambutnya,” kata Merza kepada JIBI/Bisnis.com, Kamis (18/2/2021).
Untuk diketahui, pemerintah sempat menyampaikan showcase 5G akan dilakukan pada tahun ini seiring dengan digelarnya lelang frekuensi 2,3 GHz.
Nahas, lelang dihentikan karena faktor administrasi. Semangat 5G yang disuarakan sejak tahun lalu pun perlahan tidak terdengar lagi
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan membeberkan berdasarkan informasi yang diterima, lelang tersebut dihentikan karena nilai lelang yang ditawarkan oleh para peserta terlalu rendah, yang menyebabkan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh negara dari lelang tersebut kurang optimal.
BACA JUGA : Operator Seluler Tri dan Indosat Merger, Ini Respons
Advertisement
Para peserta lelang diketahui menawar sekitar Rp144,8 miliar untuk tiap blok yang ditawarkan dalam lelang. Farhan tidak menyebutkan berapa nilai lelang yang seharusnya dibayarkan oleh para peserta lelang.
“Mekanismenya tidak mengatur seberapa besar angkat minimum. Ini makanya tidak memenuhi syarat administrasif, sehingga para psesrta lelang harus menyampaikan kembali angka yang masuk akal,” kata Farhan.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Produk Turunan Sapi Tidak Boleh Masuk NTT, Ini Kata Peritel
Bos Pfizer Positif Covid-19 Lagi, Dia Ungkap Alasan Belum Disuntik Booster Bivalent
Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja, Gajinya Tak Main-Main!
Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Ini Agenda Wapres Ma'ruf Amin di Jepang
Advertisement
KPK: Hakim Agung Sudradjad Bermain di Banyak Perkara
Daftar 10 Negara dengan Harga BBM Termahal
KPK Ingatkan Penjabat Jangan Korupsi Anggaran untuk Program Kesejahteraan Petani
Ketua MA Berpeluang Diperiksa KPK
Gubernur Lukas Enembe Ajukan Izin Berobat ke Singapura, Ini Kata KPK
Advertisement
Geledah Kantor MA, KPK Amankan Sejumlah Bukti Suap Hakim Agung
Mendag Akan Bikin Marketplace Produk Pertanian
Harga Bensin di Inggris Mulai Turun Menyusul Anjloknya Harga Minyak Mentah
Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
Advertisement
Berita Pilihan
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
- BKKBN Bersama Swasta Bersinergi Menurunkan Angka Stunting 14%
- Lama Terhenti, PRGS Siap Dibuka Kembali
Advertisement
Meski Sudah Ribuan Pinjol Ilegal Ditutup, Masyarakat Diimbau Tetap Waspada
Advertisement
Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang
Advertisement
Berita Populer
- Top 7 News Harianjogja.com Minggu, 25 September 2022
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Tim Bayangan di Kemendikbud Berpotensi Langgar Aturan, Ini Penjelasannya
- Bendungan Berkapasitas 71 Juta Meter Kubik Akan Mulai Diisi Air Bulan Depan
- Status Pendemi Hanya Bisa Dicabut oleh WHO
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
Advertisement
Advertisement
