Advertisement
Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Ini Respons Epidemiolog

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Epidemolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tidak berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air.
Pandu mengatakan kebijakan tersebut tidak efektif karena tidak didukung dengan implementasi yang tegas di lapangan. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah perlu mengkaji lagi kebijakan tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : Epidemiolog UGM Sebut PPKM Tak Efektif Kendalikan Covid
"PPKM tak berdampak. Kebijakan yg tidak tegas dalam implementasi & tujuan objektifnya. Peningkatan kasus sudah tidak bisa ditekan dengan kebijakan setengah hati," ujar Pandu melalui akun media sosial twitter @drpriono1, Senin (1/2/2021).
Lebih lanjut, Pandu mengungkapkan saat ini lingkaran penularan Covid-19 kian mengerucut ke lingkungan terkecil seperti klaster keluarga. Pemerintah pun diminta untuk lebih memperhatikan fenomena tersebut.
"Lingkaran Penularan kian mengerucut ke lingkungan terkecil, keluarga, aktivitas jejaring aktivitas masyarakat. @Jokowi," ujarnya.
PPKM tak berdampak. Kebijakan yg tidak tegas dalam implementasi & tujuan objektifnya. Peningkatan kasus sudah tidak bisa ditekan dg kebijakan setengah hati. Lingkaran Penularan kian mengerucut ke lingkungan terkecil, keluarga, aktivitas jejaring aktivitas masyarakat. @jokowi pic.twitter.com/c299LlJrWu
— Juru Wabah (@drpriono1) January 31, 2021
Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.
“[PPKM] ini tidak efektif, kita harus ngomong apa adanya. Mobilitas masih tinggi sehingga di beberapa provinsi Covidnya tetap naik," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
BACA JUGA : Perpanjangan PPKM Jawa-Bali Dinilai Tidak Efektif
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Sanksi Yustisi Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro Tak Perlu Terburu-buru
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
- Sering Lakukan Kekerasan Terhadap Warga Sipil, KKB Papua Enos Tipagau Ditembak Mati
- Siswa Sekolah Rakyat Akan Jalani Masa Orientasi 14 Juli 2025
- Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara Masih Menunggu Izin Penetapan Lokasi
- Kejaksaan Agung Kini Bisa Menyadap Ponsel Warga
- Kemensos: Dapur dan Asrama Sekolah Rakyat Mulai Dioperasikan Juli 2025
- Keluarga Korban KMP Tunu Pratama Jaya Lakukan Tabur Bunga di Selat Bali
Advertisement
Advertisement