Jumlah Kematian Nakes karena Covid-19 di Indonesia Tertinggi di Asia

Harianjogja.com, JAKARTA - Hari ini, Kamis (28/1/2021), Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengumumkan pembaruan data tenaga medis yang meninggal dunia akibat Covid-19 sepanjang pandemi di Indonesia berlangsung mulai Maret 2020 hingga pertengahan Januari 2021.

Berdasarkan data yang dirangkum oleh Tim Mitigasi IDI dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Perastuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dari Maret hingga pertengahan Januari 2021, terdapat total 647 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi Covid-19.

Sebanyak 647 nakes tersebut terdiri dari 289 dokter (16 guru besar) dan 27 dokter gigi (3 guru besar), 221 perawat, 84 bidan, 11 apoteker, 15 tenaga lab medik.

Para dokter yang wafat terdiri dari 161 dokter umum (4 guru besar), dan 123 dokter spesialis (12 guru besar), serta 5 residen, yang keseluruhannya berasal dari 26 IDI Wilayah (provinsi) dan 116 IDI Cabang (Kota/Kabupaten).

Dokter meninggal paling banyak dari Jawa Timur yakni mencapai 56 dokter. Begitu juga dengan perawat yang mencapai 89 orang. 

Untuk wilayah DIY sendiri, kematian nakes terdiri dari 6 dokter, 2 perawat, dan 3 bidan.

Berdasarkan perbandingan statistik testing dan populasi, kematian tenaga medis dan kesehatan di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia, dan 3 besar di seluruh dunia. Bahkan sepanjang bulan Desember 2020 mencatat 53 (lima puluh tiga) dan hingga pertengahan bulan Januari 2021.

"Meskipun program vaksinasi sudah mulai dilakukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, namun hal ini hanya merupakan salah satu upaya pencegahan (preventif) dan kondisi ini tidak akan berjalan maksimal apabila masyarakat tetap abai dalam menjalankan protokol kesehatan 5M; yakni Memakai Masker, Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, Menjaga jarak, Membatasi Mobilitas, dan Menghindari Kerumunan," tutur Dr Adib Khumaidi, SpOT selaku Tim Mitigasi PB IDI, dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Kamis (28/1/2021). 

Tim Mitigasi IDI juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan strategi testing secara serentak bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat menentukan diagnosa dini agar dapat tindakan segera bagi yang terkonfirmasi positif tersebut.

"Situasi penularan Covid saat ini sudah tidak terkendali, terutama karena aktifitas mobilitas masyarakat semakin meningkat. Testing ini dibutuhkan untuk bukan hanya screening [penyaringan], namun juga tracing [penelusuran] dan evaluasi penyembuhan. Saat ini angka testing di Indonesia masih baru mencapai kurang dari 5 persen dari total populasi penduduk Indonesia," kata Adib.

Tim Mitigasi IDI juga mengimbau pemerintah setempat dan pengelola fasilitas kesehatan untuk memberikan tes rutin untuk mengetahui status kondisi kesehatan terkini para pekerja medis dan kesehatan yang bertugas menangani pasien.

Perubahan Iklim

Menyikapi situasi yang terjadi belakangan ini dimana akibat perubahan cuaca dan bencana alam, dr Mahesa Paranadipa Maikel, MH selaku Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia mengingatkan perlunya antisipasi kondisi penumpukan pengungsi dari korban-korban bencana alam yang dalam situasi pandemi ini juga perlu ditangani dengan serius seraya memperhatikan protokol kesehatan.

"Hal ini untuk meminimalisir adanya penularan covid-19 terjadi di klaster pengungsian korban bencana alam," katanya.

Protokol kesehatan di lokasi pengungsian bencana yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kebijakan dan para relawan penanggulangan bencana serta masyarakat korban bencana antara lain: pengaturan sirkulasi udara di lokasi penampungan pengungsi bencana alam tetap terjamin, penggunaan masker dan rajin mencuci tangan bagi semua lapisan juga harus tetap terjaga walaupun mungkin beberapa kondisi penjagaan jarak antara keluarga inti korban bencana mungkin sulit dihindari.

Tempat pengungsian juga sebaiknya berusaha menyediakan fasilitas tempat pencucian tangan yang disertai dengan sabun cuci tangan dan yang terpenting adalah BNPB atau BNPD badan penanggulangan bencana daerah maupun nasional harus bisa memfasilitasi pemeriksaan kesehatan atau pengawasan kesehatan di lokasi lokasi pengungsian. Sehingga bila ada pengungsi yang mengalami gangguan kesehatan maka harus segera diperiksa dan jika kondisi kesehatannya mengarah pada 'suspect covid' maka harus dilakukan testing dan jika ada pengungsi yang didapati terkonfirmasi covid melalui PCR maka harus segera dilakukan tracing (penelusuran) agar tidak terjadi penularan yang besar di klaster pengungsian dan penanganan pengungsi bisa berjalan dengan baik. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News