Advertisement
Menteri Tito Minta Pemda Bentuk Tim Khusus untuk Evaluasi Penanganan Covid-19
Mendagri Tito Karnavian. - Antara\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengevaluasi program pengendalian penyebaran Covid-19 melalui pembentukan tim yang bertugas untuk melihat kontributor penyebaran kasus.
Menurutnya melalui pembentukan tim tersebut, diharapkan setiap program pengendalian penularan Covid-19 dapat efektif dilakukan.
Advertisement
“Kalau kita melihat terjadi angka kenaikan, buat tim untuk mengetahui terjadinya peningkatan itu karena apa, karena daerah itu tidak sama. Kenapa digunakan istilah PPKM? PPKM itu top down, instruksi, perlu keserempakan, dan bersifat umum," kata Tito dikutip dari laman resmi Kemendagri, Selasa (26/1/2021).
Tito menambahkan bahwa setiap dalam memiliki kondisi yang berbeda. Oleh karena itu setiap kota harus memiliki tim yang bekerja untuk mendalami, mengevaluasi apa kontributor utama dari kenaikkan angka di daerah.
Dia mencontohkan dalam kepatuhan menggunakan masker, misalnya, kepala daerah diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, Forkopimda, maupun aparat keamanan dan penegak hukum, untuk menegakkan kedisipinan masyarakat menggunakan masker.
"Ini perlu kekompakan, oleh karena itu rekan-rekan perlu membangun hubungan yang baik dengan Forkopimda, tidak akan bisa kerja sendiri, tidak akan mampu,” jelasnya.
Tak hanya itu, kepala daerah juga diminta untuk menyisir daerah yang memiliki kerendahan dalam penerapan protokol kesehatan, seperti penyediaan tempat mencuci tangan di fasilitas umum maupun tempat publik.
Disamping evaluasi dalam program pengendalian kasus penularan Covid-19, upaya 3T atau tindakan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment) adalah salah satu upaya utama penanganan Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Longsor Bandung Barat, 64 Kantong Jenazah Dievakuasi
Banjir Pantura Subang Sepekan Tak Surut, Warga di Kolong Jembatan
Standar SPPG Batasi UMKM Masuk Program MBG, Ada Seleksi Ketat
Petugas Haji Daerah Dibatasi Minimal Setingkat Eselon IV
Advertisement
Iuran Anggota Seret, Krisis Keuangan PBB Memburuk
Polisi Dalami Distribusi N2O di Kasus Lula Lahfah
KPK Usut Dugaan Ridwan Kamil Tukar Valas Miliaran Rupiah
Top Ten News Harianjogja.com Sabtu 31 Januari 2026
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Jenazah di TPU Tegal Alur
Advertisement
Monitoring Program MBG Pastikan Gizi Tepat dan Ekonomi Lokal Tumbuh
Kejagung Pantau Anjloknya IHSG, Dugaan Gorengan Saham Disorot
Kasus Kuota Haji 2024, Mantan Menag Yaqut Diperiksa KPK
Rumah Digeledah, Siti Nurbaya Dijadwalkan Diperiksa Kejagung
Longsor dan Pergerakan Tanah Terjang Tiga Kecamatan di Bogor
Advertisement
Roedy Yulianto Jadi Plh Kapolresta Sleman, Ini Kata Kadivhumas Polri
Berita Pilihan
- Longsor dan Pergerakan Tanah Terjang Tiga Kecamatan di Bogor
- Delapan Tahun Terjerat Judi Online, Erwin Kehilangan Rp800 Juta
- Ketegangan AS-Iran Meningkat, Trump Pertimbangkan Aksi Militer
- IDAI Ungkap PHBS Jadi Benteng Utama Hadapi Virus Nipah
- Antisipasi Virus Nipah, Singapura Perketat Pemeriksaan di Changi
Advertisement
Investasi di Piyungan Bantul Tak Seimbang, Ini Penjelasannya
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Isu Iuran BPJS Guru ASN 26 Kali Setahun Dipastikan Tidak Benar
- Lonjakan PAD Wisata Awal 2026 Dorong Target Rp60 Miliar di Gunungkidul
- Harga Sayuran di Bantul Anjlok saat Panen Raya, Pedagang Mengeluh
- Dirut Mundur, OJK Pastikan BEI Tetap Stabil
- Galon Bekas dan Biopori Tekan Sampah Warungboto Jogja hingga 50 Persen
- 13 Calon Petugas Haji Dicopot saat Diklat PPIH, Ini Alasannya
- Pemkab Bantul Bebaskan Pajak LP2B dan Siapkan Seragam Gratis di 2026
Advertisement
Advertisement
