Kapal China Melintasi Laut Indonesia, PKS: Ambil Langkah Seperti Bu Susi!
Ilustrasi kapal penumpang. - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya Harianjogja.com, JOGJA-- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah lebih tegas terhadap penanganan pertahanan. Mengingat pada Rabu (13/1/2021) malam Badan Keamanan Laut (Bakamla) mencegat kapal survei milik China di perairan Selat Sunda.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah lebih serius dalam menangani pertahanan. Karena sudah beberapa kali wilayah kedaulatan NKRI kebobolan oleh keberadaan kapal maupun berbagai jenis sistem persenjataan yang diduga melakukan mata-mata di Indonesia. Termasuk beberapa kali ditemukan penyusupan seaglider asing oleh nelayan, menunjukkan lemahnya sistem keamanan laut.
"Untuk kasus Kapal China ini bermula laporan keberadaan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah Selat Sunda. Untungnya ada banyak kapal yang sedang terlibat pencarian korban jatuhnya pesawat SJ-182, sehingga ada yang melihat pergerakan kapal survei China dan melaporkan ke Bakamla," katanya melalui rilis yang diterima Harianjogja.com, Jumat (15/1/2021).
Baca juga: Terbongkar di Jogja, Paket dari Nigeria Bertuliskan Quran Gift Ternyata Isinya Sabu-sabu
Ia menambahkan, saat itu Kapal China tersebut sengaja mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak tiga kali saat masuk wilayah Indonesia. Oleh karena itu pihaknya mendesak agar pemerintah lebih tegas dalam merespons kondisi tersebut.
"Mestinya tegas terhadap siapa pun yang main selundup ke wilayah Indonesia. Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan," katanya.
Baca juga: Hasil Survei BPS 2020: Perempuan Lebih Patuh Protokol Dibanding Lelaki
Sukamta menilai sebaiknya pemerintah tidak serta merta langsung menerima alasan pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS. Bakamla mestinya mencegat dan menahan kapal China tersebut untuk diinterogasi. Karena bisa saja saat mereka mematikan sistem lacak otomatisnya untuk melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya seperti penyelundupan narkoba.
"Jadi aneh kalau kapal yang jelas melanggar tidak ditahan. Menkopolhukam dan Menhan harus segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei China yang mematikan sistem lacak otomatisnya," katanya.
