Advertisement
Megawati: Dari Dulu Akurasi Data Tidak Berjalan dengan Benar
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri Rapat Koordinasi Bidang DPP PDIP dengan tema Gerakan Menanam dan Politik Anggaran: Kebijakan Terobosan Investasi, Sabtu (31/10/2020). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait pendataan di Indonesia yang tidak akurat.
"Yang namanya dari zaman dulu, kok, sampai sekarang sudah 75 tahun merdeka, yang namanya dokumentasi kita, namanya data kok masih saja, kalau boleh saya ngomong panjang, masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar," kata Megawati dalam pidato politiknya di HUT PDIP, Minggu (10/1/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Megawati Dihadiahi Kantor Baru PDIP Berlantai 5 di Jogja
Megawati menceritakan ketika menjadi wakil presiden dan presiden. Dia pernah bertanya sekilas pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat waktu itu melalui ajudannya tentang lokasi mata air Kali Ciliwung.
Megawati mengaku menunggu cukup lama mendapat jawabannya karena pendataan yang tidak akurat. "Bayangkan itu data dari sebuah kementerian waktu itu. Mudah-mudahan ada Menteri PUPR Pak Basuki, itu maunya tuh cepat gitu lho. Masa enggak bisa cepat ya, nah itu yang saya curhatnya lho Bapak," katanya.
Menurut Megawati, berdasarkan perenungan spiritualnya dalam HUT PDIP kali ini, desa merupakan ujung tombak pemerintahan dalam pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat.
Pada masa pandemi, kata Megawati, mengingatkan bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa.
BACA JUGA : Hasto: Kalimat Megawati tentang Generasi Milenial
"Dimulai tentunya dengan pendataan desa yang presisi, yang datanya akurat. Sudah waktunya Indonesia memiliki data yang komprehensif," ucapnya.
Mendengar curhatan Megawati, Jokowi yang menyaksikan pidato tersebut secara virtual pun hanya menganggukkan kepalanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
Transjakarta Tabrak Kendaraan dan Ruko, 6 Orang Luka-luka
Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Advertisement
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Berita Pilihan
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Advertisement
Damkarmat Bantul Tangani 140 Kejadian Kebakaran hingga September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
- Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
- PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
- Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
- Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Advertisement
