Advertisement
Vaksin Covid-19 Gratis, Tak Harus Jadi Anggota BPJS
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait vaksin Covid/19 di Istana Merdeka, Rabu, 16 Desember 2020 / Youtube Sekretariat Presiden
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis ke masyarakat.
Jokowi menyatakan bahwa meski vaksin Covid-19 sudah tersedia di Indonesia, tetapi proses vaksinasi tidak dapat langsung dilakukan karena masih harus menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Advertisement
“Vaksinnya kan sudah datang, tapi untuk disuntikkan ke seluruh warga Idonesia masih menunggu tahapan BPOM. Kalau BPOM sudah kasih izin, bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat dan tidak dipungut biaya atau gratis,” kata Jokowi saat menyalurkan bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (18/12/2020).
BACA JUGA : RS di Jogja Belum Sediakan Vaksin Corona
Pada kesempatan tersebut Jokowi juga menegaskan bahwa vaksin Covid-19 bisa diakses secara gratis seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
“Jadi tidak ada kaitannya dengan anggota BPJS. Kan ada isu yang divaksin hanya yang anggota BPJS itu tidak, semua keluarga bisa mengikuti vaksinasi, tapi nanti diatur oleh kelurahan atau puskesmas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa proses vaksinasi nantinya akan dilakukan secara bertahap.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa meski vaksinasi sudah dilaksanakan, Indonesia tidak akan langsung bisa ke kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya adanya pandemi Covid-19.
BACA JUGA : Akun BPJS Kesehatan Aktif Bakal jadi Syarat Vaksin Covid-19
“Banyak sekali yang harus divaksin, memerlukan waktu. Sehingga ketika besok sudah divaksin keadaan tidak bisa langsung normal,” paparnya.
Jokowi pun mengungkapkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 dirasakan hampir seluruh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha mikro dan kecil, menengah, hingga pelaku usaha yang besar sekalipun.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tetapi juga oleh 215 negara di seluruh dunia merasakan kesulitan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
