Advertisement
Di Depan Anggota G20, Presiden Jokowi Ingatkan 2 Fokus dalam Mengatasi Pandemi Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan Pemerintah Indonesia mendorong pembukaan akses vaksin virus corona jenis Covid-19 bagi semua negara.
Hal itu disampaikan Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2020 yang digelar secara virtual dengan berpusat di Riyadh, Arab Saudi. Sebagaimana siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, di forum Riyadh Summit yang digelar secara virtual itu, dari Istana Bogor Jokowi menggarisbawahi dua hal yang perlu menjadi fokus perhatian negara-negara G20 di tengah situasi pandemi saat ini.
Advertisement
Pertama, pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Jokowi mengemukakan bahwa dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. “Vaksin adalah salah satu amunisinya," ujarnya dalam sesi pertama KTT G20 bertema Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan.
Baca juga: Sebelum Putuskan Berkunjung, Begini Cara Cek Status Keramaian di Google Maps
Oleh sebab itu, dalam KTT Group of Twenty (G20) pada Sabtu (21/11/2020) malam WIB, Kepala Negara menegaskan akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali.
Dalam pandangan Jokowi, komitmen politik negara-negara G20 sangat diperlukan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.
Kedua, Kepala Negara memandang perlu dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Terkait dengan hal itu, Konferensi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) telah meminta dukungan dana US$2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.
Baca juga: Memutus Rantai Penularan Covid-19, Kerelaan Masyarakat Jalani Pemeriksaan Sangat Penting
Pemulihan ekonomi dunia tersebut memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.
"Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal," kata Presiden.
Selain itu, dukungan yang luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang. Jokowi berpandangan apabila dukungan itu dikurangi secara terburu-buru, pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan berjalan lama.
"Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah," tutur Presiden.
Bulan lalu Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang pada masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa bantuan negara-negara G20, negara berkembang dan terbelakang tidak mudah pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement