JPD Tersendat DTSEN, DPRD Usulkan Skema Khusus untuk Warga Miskin
DPRD Kota Yogyakarta mendorong regulasi khusus agar warga miskin yang masuk desil 6-10 DTSEN tetap bisa mengakses Jaminan Pendidikan Daerah.
Presiden Joko Widodo / Antara
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan Pemerintah Indonesia mendorong pembukaan akses vaksin virus corona jenis Covid-19 bagi semua negara.
Hal itu disampaikan Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2020 yang digelar secara virtual dengan berpusat di Riyadh, Arab Saudi. Sebagaimana siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, di forum Riyadh Summit yang digelar secara virtual itu, dari Istana Bogor Jokowi menggarisbawahi dua hal yang perlu menjadi fokus perhatian negara-negara G20 di tengah situasi pandemi saat ini.
Pertama, pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Jokowi mengemukakan bahwa dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. “Vaksin adalah salah satu amunisinya," ujarnya dalam sesi pertama KTT G20 bertema Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan.
Baca juga: Sebelum Putuskan Berkunjung, Begini Cara Cek Status Keramaian di Google Maps
Oleh sebab itu, dalam KTT Group of Twenty (G20) pada Sabtu (21/11/2020) malam WIB, Kepala Negara menegaskan akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali.
Dalam pandangan Jokowi, komitmen politik negara-negara G20 sangat diperlukan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.
Kedua, Kepala Negara memandang perlu dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Terkait dengan hal itu, Konferensi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) telah meminta dukungan dana US$2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.
Baca juga: Memutus Rantai Penularan Covid-19, Kerelaan Masyarakat Jalani Pemeriksaan Sangat Penting
Pemulihan ekonomi dunia tersebut memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.
"Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal," kata Presiden.
Selain itu, dukungan yang luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang. Jokowi berpandangan apabila dukungan itu dikurangi secara terburu-buru, pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan berjalan lama.
"Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah," tutur Presiden.
Bulan lalu Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan perlunya solidaritas yang lebih kuat bagi negara berkembang pada masa sulit akibat pandemi Covid-19 saat ini. Tanpa bantuan negara-negara G20, negara berkembang dan terbelakang tidak mudah pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPRD Kota Yogyakarta mendorong regulasi khusus agar warga miskin yang masuk desil 6-10 DTSEN tetap bisa mengakses Jaminan Pendidikan Daerah.
Operasi gabungan di Bantul sita 2.516 rokok ilegal tanpa pita cukai di Pundong, perkuat pengawasan dan edukasi pedagang.
DPRD DIY nilai Program Makan Bergizi Gratis belum tepat sasaran, soroti distribusi merata dan minim koordinasi.
Kehamilan usia 40-an meningkat di AS, didorong teknologi reproduksi dan perubahan cara pandang masyarakat.
Gelombang panas ekstrem di Italia tewaskan 5 orang, 18 kota siaga merah, layanan publik dan rumah sakit terdampak.
DIY dipilih menjadi titik awal kampanye kesehatan mental keluarga nasional. Menteri Wihaji menyoroti 25% anak Indonesia mengalami fatherless.