Advertisement
Habib Rizieq Tawarkan Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Istana: Tidak Perlu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Imam Besar FPI Rizieq Shihab mengajukan tawaran rekonsiliasi dengan pemerintah. Namun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai tidak perlu ada rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab atau Habib Rizieq. Menurutnya pemerintah tidak memiliki masalah apapun dengan Rizieq.
“Jadi menurut saya istilah rekonsiliasi itu, apanya yang mau direkonsiliasi. Asal semuanya baik-baik bekerja, tidak ada masalah. Kita posisinya baik-baik saja,” kata Moeldoko dalam jumpa pers bersama media, Kamis (12/11/2020).
Advertisement
BACA JUGA: Habib Rizieq Ingin Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Ini Syaratnya
Sebelumnya, Rizieq menawarkan rekonsiliasi asalkan pemerintah menghentikan apa yang dia sebut kriminalisasi ulama dan membebaskan sejumlah tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir hingga Bahar bin Smith.
Moeldoko menegaskan pemerintah tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Pasalnya, tugas negara adalah melindungi segenap bangsa.
Moeldoko pun menilai kriminalisasi ulama hanyalah permainan kata yang dilakukan oleh Rizieq untuk membangun emosi masyarakat. Sejauh ini negara hanya menegakkan hukum untuk menjaga keteraturan.
BACA JUGA: Viral karena Bernyanyi Sambut Habib Rizieq, Prajurit TNI AU Ditahan Polisi Militer
“Nah, siapa yang kena law enforcement itu? ya mereka yang salah, jadi terus jangan dibalik negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Tidak ada itu, yang dikriminalkan adalah mereka yang salah dan itu ada bukti-buktinya,” kata Moeldoko.
Jenderal TNI purnawirawan itu juga menyampaikan bahwa masyarakat harus paham mengenai drama kepulangan Rizieq ke Indonesia. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang Rizieq kembali ke Tanah Air.
“Dari awal kami katakan Pak Habib Rizieq mau pulang, ya pulang-pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang silakan. Buktinya pulang tidak ada masalah kok. Apakah kita mencegah? tidak,” katanya.
BACA JUGA: Banguntapan & Sewon Zona Merah, Aktivitas Warga Dibatasi
Rizieq menyatakan pihaknya siap duduk bersama dan membuka pintu dialog dengan pemerintah, namun dengan beberapa syarat.
"Kami siap rekonsiliasi, tapi setop dulu kriminalisasi ulama, setop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik!" ujar Rizieq saat berceramah di Petamburan yang disiarkan di akun YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).
Rizieq menjelaskan, dalam rekonsiliasi tersebut pihaknya siap memberikan solusi terbaik untuk permasalahan yang saat ini sedang menimpa umat, bangsa dan negara, serta pejabat dan masyarakat.
Dia juga meminta pemerintah untuk mengajukan waktu dan tempat untuk memulai dialog menuju rekonsiliasi itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Advertisement
Libur Nataru, Bandara YIA Prediksi 247 Ribu Penumpang
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Guru Besar UGM Usul Sebagian Dana MBG Dialihkan ke Daerah Bencana
- Makanan Sehat dan Praktis Bakal Jadi Tren Gaya Hidup 2026
- AFJ Desak Regulasi Larangan Perdagangan Monyet Ekor Panjang
- Kapolri Siapkan Perpol No 10 Masuk Revisi UU Polri, Polemik Menguat
- KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Sita Dokumen dan Uang
- Inspektorat Gunungkidul Audit Dugaan Korupsi Kalurahan Ngunut
- Impor Pakaian Bekas Ilegal Rp669 Miliar Dibongkar Bareskrim
Advertisement
Advertisement




