Advertisement
Habib Rizieq Tawarkan Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Istana: Tidak Perlu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Imam Besar FPI Rizieq Shihab mengajukan tawaran rekonsiliasi dengan pemerintah. Namun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai tidak perlu ada rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab atau Habib Rizieq. Menurutnya pemerintah tidak memiliki masalah apapun dengan Rizieq.
“Jadi menurut saya istilah rekonsiliasi itu, apanya yang mau direkonsiliasi. Asal semuanya baik-baik bekerja, tidak ada masalah. Kita posisinya baik-baik saja,” kata Moeldoko dalam jumpa pers bersama media, Kamis (12/11/2020).
Advertisement
BACA JUGA: Habib Rizieq Ingin Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Ini Syaratnya
Sebelumnya, Rizieq menawarkan rekonsiliasi asalkan pemerintah menghentikan apa yang dia sebut kriminalisasi ulama dan membebaskan sejumlah tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir hingga Bahar bin Smith.
Moeldoko menegaskan pemerintah tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Pasalnya, tugas negara adalah melindungi segenap bangsa.
Moeldoko pun menilai kriminalisasi ulama hanyalah permainan kata yang dilakukan oleh Rizieq untuk membangun emosi masyarakat. Sejauh ini negara hanya menegakkan hukum untuk menjaga keteraturan.
BACA JUGA: Viral karena Bernyanyi Sambut Habib Rizieq, Prajurit TNI AU Ditahan Polisi Militer
“Nah, siapa yang kena law enforcement itu? ya mereka yang salah, jadi terus jangan dibalik negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Tidak ada itu, yang dikriminalkan adalah mereka yang salah dan itu ada bukti-buktinya,” kata Moeldoko.
Jenderal TNI purnawirawan itu juga menyampaikan bahwa masyarakat harus paham mengenai drama kepulangan Rizieq ke Indonesia. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang Rizieq kembali ke Tanah Air.
“Dari awal kami katakan Pak Habib Rizieq mau pulang, ya pulang-pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang silakan. Buktinya pulang tidak ada masalah kok. Apakah kita mencegah? tidak,” katanya.
BACA JUGA: Banguntapan & Sewon Zona Merah, Aktivitas Warga Dibatasi
Rizieq menyatakan pihaknya siap duduk bersama dan membuka pintu dialog dengan pemerintah, namun dengan beberapa syarat.
"Kami siap rekonsiliasi, tapi setop dulu kriminalisasi ulama, setop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik!" ujar Rizieq saat berceramah di Petamburan yang disiarkan di akun YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).
Rizieq menjelaskan, dalam rekonsiliasi tersebut pihaknya siap memberikan solusi terbaik untuk permasalahan yang saat ini sedang menimpa umat, bangsa dan negara, serta pejabat dan masyarakat.
Dia juga meminta pemerintah untuk mengajukan waktu dan tempat untuk memulai dialog menuju rekonsiliasi itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pajak dan BBM Meroket, Krisis Ekonomi Lebanon Ramadan 2026 Mencekik
- Istri AKBP Didik, Miranti Afriana Positif Narkoba
- Eks Kapolres Bima Kota Dipecat usai Terbukti Terlibat Kasus Narkoba
- Gas Tertawa Meledak, Lima Remaja Tewas dalam Kebakaran Apartemen
- Arab Saudi dan Iran Awali Ramadan 1447 H di Hari yang Berbeda
Advertisement
Ahli Administrasi Negara Dihadirkan di Sidang Korupsi Hibah Sleman
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Tips Puasa Ramadan bagi Penderita Diabetes dari Dokter
- Pemuda di Jogja Rekayasa Jadi Korban Klitih, Ini Motifnya
- Sony Pertimbangkan Tunda Rilis PlayStation 6
- Susunan Lengkap Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan Periode 2026-2031
- Oppo Find X9s Siap Meluncur, Usung Chipset Dimensity Terbaru
- Basarnas Evakuasi Jenazah Pilot Pesawat Pelita Air di Krayan Nunukan
- Bupati Magelang Rotasi 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Advertisement
Advertisement






