Advertisement
Habib Rizieq Ingin Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Ini Syaratnya
Habib Rizieq Shihab - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atau Habib Rizieq mengajukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Syaratnya, pemerintah menyetop apa yang dia sebut sebagai kriminalisasi ulama dan aktivis.
Rizieq mengatakan bahwa pihaknya menerima ajakan rekonsiliasi. Akan tetapi pemerintah diminta menunjukkan niat baik dengan membebaskan sejumlah ulama dan aktivis yang masih di balik jeruji besi.
Advertisement
BACA JUGA: Positif Covid-19 Tambah 79 Kasus, Didominasi Sleman
“Kita siap kapan saja, tapi setop dulu kriminalisasi ulamanya. Setop dulu kriminalisasi aktivisnya. Tunjukan dulu niat baik. Kalau mau dialog mau rekonsilisasi ahlan wa sahlan. Kita siap dialog kita siap damai kita siap hidup tanpa kegaduhan,” katanya melalui siaran Front TV, Kamis (12/11/2020).
Secara khusus, Rizieq meminta pemerintah membebaskan para ulama yang ditahan, seperti Abu Bakar Ba`asyir, Habib Bahar bin Smith, dan Anton Permana, serta para buruh hingga mahasiswa dan pelajar yang ditahan aparat.
“Bebaskan para buruh bebaskan para mahasiswa, bebaskan para pendemo bebaskan pelajar yang saat ini masih memasuki ruang tahanan,” ujarnya.
“Tunjukan niat baik ada keinginan yang baik. kalau ada niat baik, itikad yang bagus, Kita nggak perlu ribut. ayo sama-sama ke depan kita berdialog. Insyaallah,” terangnya.
BACA JUGA: Banguntapan & Sewon Zona Merah, Aktivitas Warga Dibatasi
Rencana rekonsiliasi kembali terbuka setelah Rizieq Shihab kembali ke Tanah Air pada 10 November 2020. Pengamat Politik Karyono Wibowo menyebut rekonsiliasi merupakan kebutuhan bangsa saat ini agar tidak terjebak konflik berkepanjangan.
“Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi,” katanya kepada JIBI.
Kendati begitu, dia memperkirakan rekonsiliasi tidak akan berjalan mudah. Diperlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakiri konflik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunung Tangkuban Perahu Gempa Berfrekuensi Rendah
RUU Pemilu Didorong Agar Kelar Tahun Ini
Ribut-Ribut Raja Ampat Terancam Tambang, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Total
Empat Orang Pelaku Pemerasan Mengaku Wartawan Ditangkap Polda Jateng
Advertisement
Hendak Disembelih untuk Kurban, Seekor Sapi Jatuh ke Selokan
Profil Ustaz Yahya Waloni Meninggal Saat Khotbah Jumat
Advertisement
Serangan Israel ke Palestina di Hari Raya Iduladha 2025 Tewaskan 17 Orang
Presiden Prabowo Diundang untuk Hadiri KTT G7
Arsenal Umumkan Perpanjang Kontrak Gabriel Magalhaes
Gibran: Indonesia Belum Jadi Pemain Utama di Rantai Pasok Produk Halal
Polisi Selidiki Dugaan Pemalakan Ormas ke Sopir Truk
Advertisement
Presiden Prabowo Beli 985 Ekor Sapi, APPSI: Keuntungan Bagi Peternak
Berita Pilihan
- Empat Orang Pelaku Pemerasan Mengaku Wartawan Ditangkap Polda Jateng
- Tradisi Warga Desa Batur Iuran untuk Sembelih Ratusan Hewan Kurban, Tahun Ini 720 Ekor
- Pemilik Karaoke di Semarang Menyediakan Penari Tanpa Busana, Polisi Menetapkannya Jadi Tersangka Kasus Prostitusi
- Iduladha, 80 Ribu Warga Palestina Salat Id di Masjid Al-Aqsa di Tengah Pembatasan oleh Israel
- Diduga Jadi Korban Pengeroyokan, Tahanan Kasus Pencabulan Anak Tewas di Sel Tahanan Polresta Denpasar
Advertisement
Keserimpet Sapi Kurban, Pemuda Asal Ngaglik Terbentur Konblok dan Opname di RSA UGM
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Menag Pastikan Seluruh Jemaah Asal Indonesia Menjalani Puncak Ibadah Haji, Wukuf dan Berada di Mina
- Perseteruan Donald Trump Vs Elon Musk Makin Panas dan Saling Mengancam
- Jalan Tol Jagorawi Diberlakukan Contraflow d Long Weekend Iduladha 2025
- Semeru Erupsi 5 Kali di Sabtu Pagi
- Arab Saudi Gunakan Drone untuk Mengirim Obat-obatan Saat Musim Haji 2025
- Donald Trump Siapkan RUU Terkait Sanksi Baru untuk Rusia
- DPR RI Minta Evaluasi Menyeluruh Izin Tambang di Raja Ampat
Advertisement
Advertisement
