Advertisement
Habib Rizieq Ingin Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Ini Syaratnya
Habib Rizieq Shihab - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atau Habib Rizieq mengajukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Syaratnya, pemerintah menyetop apa yang dia sebut sebagai kriminalisasi ulama dan aktivis.
Rizieq mengatakan bahwa pihaknya menerima ajakan rekonsiliasi. Akan tetapi pemerintah diminta menunjukkan niat baik dengan membebaskan sejumlah ulama dan aktivis yang masih di balik jeruji besi.
Advertisement
BACA JUGA: Positif Covid-19 Tambah 79 Kasus, Didominasi Sleman
“Kita siap kapan saja, tapi setop dulu kriminalisasi ulamanya. Setop dulu kriminalisasi aktivisnya. Tunjukan dulu niat baik. Kalau mau dialog mau rekonsilisasi ahlan wa sahlan. Kita siap dialog kita siap damai kita siap hidup tanpa kegaduhan,” katanya melalui siaran Front TV, Kamis (12/11/2020).
Secara khusus, Rizieq meminta pemerintah membebaskan para ulama yang ditahan, seperti Abu Bakar Ba`asyir, Habib Bahar bin Smith, dan Anton Permana, serta para buruh hingga mahasiswa dan pelajar yang ditahan aparat.
“Bebaskan para buruh bebaskan para mahasiswa, bebaskan para pendemo bebaskan pelajar yang saat ini masih memasuki ruang tahanan,” ujarnya.
“Tunjukan niat baik ada keinginan yang baik. kalau ada niat baik, itikad yang bagus, Kita nggak perlu ribut. ayo sama-sama ke depan kita berdialog. Insyaallah,” terangnya.
BACA JUGA: Banguntapan & Sewon Zona Merah, Aktivitas Warga Dibatasi
Rencana rekonsiliasi kembali terbuka setelah Rizieq Shihab kembali ke Tanah Air pada 10 November 2020. Pengamat Politik Karyono Wibowo menyebut rekonsiliasi merupakan kebutuhan bangsa saat ini agar tidak terjebak konflik berkepanjangan.
“Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi,” katanya kepada JIBI.
Kendati begitu, dia memperkirakan rekonsiliasi tidak akan berjalan mudah. Diperlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakiri konflik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
Advertisement
Merasa Difitnah Menteri HAM Natalius Pigai Siapkan Langkah Hukum
Mensos Bakal Sanksi 2.708 Pegawai Kemensos Bolos Kerja Usai Lebaran
Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Lalu Lintas Melandai, Korlantas Hentikan One Way Nasional Rabu Sore
Tiket Tak Hangus, KCIC Beri Layanan Reschedule Gratis Penumpang Whoosh
Advertisement
Kim Jong Un Tegaskan Korea Utara Akan Terus Setia Bersama Rusia
KPK Dalami Pihak Sentral Lain dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Hari Ini
Kebijakan WFH Final, Menkeu Purbaya Sebut Pengumuman Segera Dilakukan
WFH Nasional Mulai Dibahas, Ini Kata Kemendagri
Pemeriksaan Yaqut Berlanjut Setelah Kembali ke Rutan KPK
Advertisement
Rabu Tak Lagi ke Kantor, ASN di Jatim Mulai WFH Rutin
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Bantul Belum Terapkan WFH, Nilai Belum Efektif Hemat Energi
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Sleman Tak Terapkan WFA, Pelayanan Publik Tetap Tatap Muka
- Konser Shakira Batal Akibat Konflik Teluk
- Fitur Baru Gmail Android, Buat Label Email Kini Lebih Praktis
- Reuni Spalletti, Juventus Tawar Rudiger Rp102 Miliar
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo 25 Maret 2026, Tarif Rp8.000
- Jadwal KRL Solo-Jogja dari Palur 25 Maret 2026, Tarif Rp8.000
- Ikuti Google Maps, Pemudik Malah Masuk Jalan Sawah di Sleman
Advertisement
Advertisement
