Habib Rizieq Ingin Rekonsiliasi dengan Pemerintah, Ini Syaratnya

Harianjogja.com, JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atau Habib Rizieq mengajukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Syaratnya, pemerintah menyetop apa yang dia sebut sebagai kriminalisasi ulama dan aktivis.

Rizieq mengatakan bahwa pihaknya menerima ajakan rekonsiliasi. Akan tetapi pemerintah diminta menunjukkan niat baik dengan membebaskan sejumlah ulama dan aktivis yang masih di balik jeruji besi.

BACA JUGA: Positif Covid-19 Tambah 79 Kasus, Didominasi Sleman

“Kita siap kapan saja, tapi setop dulu kriminalisasi ulamanya. Setop dulu kriminalisasi aktivisnya. Tunjukan dulu niat baik. Kalau mau dialog mau rekonsilisasi ahlan wa sahlan. Kita siap dialog kita siap damai kita siap hidup tanpa kegaduhan,” katanya melalui siaran Front TV, Kamis (12/11/2020).

Secara khusus, Rizieq meminta pemerintah membebaskan para ulama yang ditahan, seperti Abu Bakar Ba`asyir, Habib Bahar bin Smith, dan Anton Permana, serta para buruh hingga mahasiswa dan pelajar yang ditahan aparat.

“Bebaskan para buruh bebaskan para mahasiswa, bebaskan para pendemo bebaskan pelajar yang saat ini masih memasuki ruang tahanan,” ujarnya.

“Tunjukan niat baik ada keinginan yang baik. kalau ada niat baik, itikad yang bagus, Kita nggak perlu ribut. ayo sama-sama ke depan kita berdialog. Insyaallah,” terangnya.

BACA JUGA: Banguntapan & Sewon Zona Merah, Aktivitas Warga Dibatasi

Rencana rekonsiliasi kembali terbuka setelah Rizieq Shihab kembali ke Tanah Air pada 10 November 2020. Pengamat Politik Karyono Wibowo menyebut rekonsiliasi merupakan kebutuhan bangsa saat ini agar tidak terjebak konflik berkepanjangan.

“Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi,” katanya kepada JIBI.

Kendati begitu, dia memperkirakan rekonsiliasi tidak akan berjalan mudah. Diperlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakiri konflik.