Advertisement
PUPR Diminta Libatkan Lebih Banyak Kontraktor Kecil
Pekerja menyelesaikan perbaikan jalur pantura Patrol, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019). - ANTARA/Dedhez Anggara
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta supaya melibatkan lebih banyak kontraktor skala kecil menengah, terlebih di tahun depan kementerian itu mendapatkan alokasi anggaran jumbo mencapai Rp149,8 triliun.
Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menjelaskan bahwa dengan anggaran yang besar harusnya kementerian bisa memberi dampak lebih besar kepada kontraktor skala kecil menengah.
Advertisement
"Dengan anggaran Rp140 triliun lebih tahun depan ya, harusnya dibagi juga ke kontraktor UMKM daripada semua dikerjakan BUMN tidak hanya konsultan, tapi juga konstruksinya. Ini juga perlu standardisasi pelaksanaan dan pembagian proyek," ujarnya dalam webinar Prospek Investasi dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi Setelah UU Cipta Kerja, Rabu (4/11/2020).
Enny juga berharap agar lewat UU Cipta Kerja yang telah disahkan, ada keadilan dalam pelaksanaan proyek konstruksi nasional.
Menurutnya, bagi proyek yang memang pekerjaannya skala kecil, hendaknya dilaksanakan oleh kontraktor skala kecil pula. Dengan begitu, akan tercipta kompetisi yang sehat dan transparan antarpelaku usaha jasa konstruksi di Tanah Air sehingga stigma “proyek ini dipegang lo lagi lo lagi” dengan UU Cipta Kerja harus ada perubahan.
“Ayo terus kawal aturan turunannya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
