Advertisement
Akademisi Unsoed: Peserta Pilkada Perlu Optimalkan Kampanye Daring
Advertisement
Harianjogja.com, BANYUMAS - Para peserta Pilkada 2020 perlu mengoptimalkan kampanye secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal tersebut disampaikan akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Edi Santoso.
"Kampanye secara daring perlu dioptimalkan sebagai salah satu alternatif kampanye yang efektif dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19," kata Edi Santoso, di Purwokerto, Banyumas, Sabtu (10/10/2020) seperti dikutip dari Antara--jaringan Harianjogja.com.
Advertisement
Namun, Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi Unsoed tersebut mengakui bahwa kampanye secara daring juga memiliki sejumlah tantangan.
"Pertama soal infrastruktur. Banyak wilayah yang jaringan internetnya belum memadai. Juga soal kepemilikan sarana. Meskipun 'smartphone' sudah bukan barang mewah, tetap saja masih ada kalangan yang belum bisa mengaksesnya. misalnya orang-orang tua di perdesaan," katanya lagi.
Selain itu, kata dia, tantangan kampanye daring yang kedua adalah soal budaya.
"Beberapa masyarakat kita belum punya tradisi kampanye daring. Dalam kampanye model ini, masyarakat atau pemilih harus proaktif. Netizen bergerak atas dasar inisiatif atau partisipasi aktif, bukan mobilisasi, sehingga perlu konten yang sangat kreatif agar dapat disukai," katanya pula.
Baca Juga: Harta Puan Maharani Mencapai Rp364,5 Miliar, Ini Rinciannya
Menurut dia, konten yang kreatif akan membuat kampanye daring makin efektif.
Sedangkan pengamat politik dari Unsoed Ahmad Sabiq menambahkan, selain kampanye, sosialisasi mengenai tahapan pilkada juga perlu dioptimalkan secara daring.
Dia mengatakan KPU sebagai penyelengggara pilkada juga perlu mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial guna meningkatkan partisipasi pemilih.
"Pada masa pandemi seperti sekarang ini sosialisasi yang menghadirkan kerumunan massa perlu dihindari, karenanya perlu mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial," katanya lagi.
Karena itu, kata dia, penyelenggara pilkada perlu makin kreatif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"KPU dituntut untuk kreatif agar bisa beradaptasi dengan situasi dan menghasilkan konten-konten digital yang apik dan menarik. Tidak hanya lewat media massa konvensional seperti TV, radio, surat kabar. Namun juga di media sosial," kata dia pula.
Ia menambahkan sosialisasi ini harus dilakukan secara intensif dan diusahakan dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat.
"Misalnya bagi yang tidak terjangkau dengan medsos karena kendala akses internet, maka harus terjangkau dengan TV dan radio. Artinya harus saling melengkapi memanfaatkan segala teknologi yang ada," katanya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 27 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement