Advertisement
Sukmawati Soekarnoputri: PKI Tidak Menolak Pancasila
Sukmawati Soekarnoputri - Reuters/Beawiharta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Putri Presiden Pertama Indonesia Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri, mengatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak menolak ideologi Pancasila. Pendapat ini berdasarkan keterangan para tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI).
“Jadi kalau dibilang, PKI itu ideologinya Pancasila. Itu informasi dari para tokoh senior yang sudah semuanya tiada, jadi kenapa mesti jadi masalah,” kata Sukmawati dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk Ideologi PKI Masih Hidup, Selasa (29/9/2020).
Advertisement
BACA JUGA: Pakar Komunikasi UI Sarankan Menkes Terawan Tak Menutup Diri
Dia menjelaskan PKI di Indonesia berbeda dengan partai komunis di Uni Soviet dan RRT pada masa itu. Ideologi yang diterapkan Uni Soviet dan RRT disebut Sukmawati memang bersumber dari komunisme yang menerapkan partai tunggal.
Tata negara itu membuat kedua negara dapat dengan leluasa mengatur rakyatnya. Lebih dari satu partai politik akan menimbulkan banyak suara dan opini.
“Tapi kalau partai tunggal satu komando. Partai tunggal harus A ya A, harus B ya B,” kata Sukmawati.
BACA JUGA: Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung, Ini Perkembangan Terbaru
Adapun bila PKI berideologi komunisme, menurut dia secara institusi kepartaian sudah tidak ada lagi.
"Kalau komunis secara institusi kepartaian sudah bubar, ya sudah enggak, secara institusi kepartaian," ucapnya.
Kendati demikian, Sukmawati menyebutkan bisa saja masih ada gerakan bawah tanah dari kader-kader PKI. Namun ia tak bisa memastikan gerakan tersebut juga memeluk Pancasila seperti para pendahulunya.
BACA JUGA: Sebut Banser & Ansor Keturunan PKI, Ustaz Alfian Tanjung Minta Maaf Secara Terbuka
"Jadi kalau ideologi underground bisa saja masih hidup. Seperti juga yang bermimpi dan bercita-cita negara Islam itu kan underground pasti ada. HTI dibubarkan, bisa ganti pakaian, tapi kan ideologi mereka inginkan, negara Islam," kata Sukmawati.
Isu PKI bangkit terus bergaung di ranah publik, terutama pada akhir November, tetapi tidak pernah terbukti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kepatuhan LHKPN 2025 Baru 35,52 Persen, KPK Ingatkan Batas Akhir Maret
Ini Perbedaan GCI dan Golden Visa Indonesia untuk Diaspora dan Investo
Tokoh Papua Ajak Jaga Kedamaian, Luruskan Pernyataan soal Yahukimo
Gajah Liar Mengamuk di Khao Yai Thailand, Turis Lansia Tewas Terinjak
Advertisement
Polusi Sungai Yamuna Picu Krisis Air Bersih Berkepanjangan di India
BGN Ancam Hentikan SPPG Penyebab Keracunan
KPK Telusuri Setoran Calon Perangkat Desa Pati
Prabowo Sentil Bos BUMN Lama Terkait Aset, Bisa Diproses Hukum
WHO Ungkap Detail Kasus Virus Nipah di India
Advertisement
Urusi Atap Rumah, Prabowo Ingin Dua Tahun Indonesia Bebas Seng
Istana Tegaskan Pertemuan Prabowo demi Rakyat
Saudi Tegaskan Pilih Jalur Damai, Bantah Dorong AS Serang Iran
Pemerintah Siapkan Dialog dengan MUI soal Keanggotaan Indonesia di BoP
DPR Minta Investigasi Dugaan Gas Kimia di Terminal Merak
Advertisement
Prabowo Evaluasi Setahun Pemerintahan di Rakornas Pusat-Daerah 2026
Berita Pilihan
Advertisement
SIM Keliling Kulonprogo Rabu 3 Februari 2026 di PJR Temon
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Ditahan Tottenham, Man City Gagal Dekati Arsenal di Klasemen
- BMKG Prediksi Hujan Dominasi Cuaca DIY Hari Ini
- PSG Rebut Puncak Liga Prancis Seusai Tundukkan Strasbourg
- Jadwal SIM Keliling Jogja Senin 2 Februari 2026
- DJP Perbarui Daftar Negara AEOI CRS, Kini Jangkau Aset Kripto
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Senin 2 Februari 2026
- Miliano Jonathans Cetak Gol, Excelsior Tahan Ajax di Eredivisie
Advertisement
Advertisement
