Advertisement
Kemenkeu Jelaskan Rencana Moratorium Pembangunan Gedung Pemerintahan
Gedung Kementerian Keuangan - kemenkeu.go.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan mengklarifikasi kebijakan moratorium pembangunan gedung atau bangunan pemerintahan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan keputusan memoratorium merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu langkah untuk efisiensi anggaran.
Advertisement
"Kebijakan Presiden memang membuat efisiensi di dalam belanja-belanja ini sehingga kami bisa memfokuskan anggaran yang ada untuk kebijakan lain yang lebih berdampak kepada masyarakat," kata Isa di Komisi VIII DPR, Senin (28/9/2020).
Isa menambahkan Kemenkeu terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah untuk pelaksanaan kebijakan moratorium. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk sebuah forum guna menampung masukan dari kementerian dan lembaga yang memang memerlukan bangunan untuk kegiatan operasional.
Nantinya, kata Isa, lewat forum yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet atau Setkab, pemerintah akan membahas dan membuat solusi terkait kebutuhan bangunan atau gedung perangkat pemerintahan.
"Tetapi kalau renovasi saja, itu tidak dimoratorium, masih bisa melakukan perbaikan seandainya kurang layak bangunannya," jelasnya.
Adapun tanggapan Kemenkeu ini disampaikan menyusul maraknya tuntutan dari sejumlah kementerian dan lembaga yang meminta pengecualian. Salah satunya adalah Kementerian Agama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dari Anjong Mon Mata ke Titik Nol Indonesia
Mentan Sebut 27 Ribu Anak Muda Jadi Petani Berpenghasilan Rp20 Juta
KAI Proses Hukum Pemilik Truk Terlibat Kecelakaan Kereta di Semarang
Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren
Advertisement
Kirim PMI Ilegal ke Timur Tengah, Sebuah Perusahaan Disegel
Purbaya Siap Kucurkan APBN Beli Mobil Dinas Maung, Asal Industri Siap
Rel Terendam Banjir Grobogan, Sejumlah Kereta Api Terdampak
Jual Pupuk Subsidi di Atas Harga Resmi, Pengecer Akan Dicabut Izinnya
KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
Advertisement
AHY: Butuh Rp10.300 Triliun untuk Bangun Infrastruktur
Pramono: Dana Ngendon di Bank Rp14,6 Triliun Akan Dipakai Bayar Proyek
Belanda Konfirmasi Kasus Pertama Varian Baru Mpox
Alasan Tukang Cukur Lukas Enembe Dipanggil KPK
Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
Advertisement
6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
Berita Pilihan
- Prabowo Setuju Pembentukan Dirjen Pesantren di Kemenag
- Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
Advertisement
Menikah Siri, PNS Gunungkidul Dilaporkan Istri Sah ke Bupati
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Urus Sertipikat Tanah secara Mandiri, Warga Bekasi Buktikan Mudah
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Nama Juliyatmono Kembali Disebut dalam Kasus Korupsi Masjid Agung
- Graham Potter Jadi Pelatih Baru Timnas Swedia
- 2 Wanita Penyelundup Sabu dan Ekstasi di Sidoarjo Terancam Mati
- Toyota Land Cruiser FJ, SUV Off-Road Terjangkau Siap Meluncur
- Konferensi di Jogja: Keadilan Ekologis untuk Semua Makhluk di Bumi
Advertisement
Advertisement
