96 Orang Positif Covid-19 dari Klaster Bawaslu Boyolali, Mayoritas Pengawas Tingkat Desa

Ilustrasi. - Freepik
09 September 2020 22:37 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, BOYOLALI - Sebanyak 96 orang dinyatakan positif Covid-19 dari klaster persebaran Covid-19 di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Mereka mayoritas merupakan pengawas di tingkat desa/kelurahan.

Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Boyolali, Muhamad Mahmudi, menyampaikan Bawaslu Boyolali telah melaksanakan tes swab dalam rangka melaksanakan perintah UU untuk menjaga keselamatan penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Ada 357 orang yang mengikuti swab, terdiri dari jajaran pengawas di tingkat kabupaten sejumlah 24 orang, panwascam berjumlah 66 orang, dan pengawas tingkat keurahan/desa (PKD) berjumlah 267 orang.

Baca juga: PT KAI Klaim Kereta Aman Dinaiki pada musim Pandemi Covid-19

Selanjutnya dari 357 orang yang telah melaksanakan swab, sudah keluar hasilnya berjumlah 290 orang dengan hasil 96 dinyatakan positif dan 194 orang dinyatakan negatif. Untuk pengawas yang dinyatakan positif terdiri dari 20 panwascam dan 76 PKD.

Saat ini masih menunggu hasil swab untuk 30 orang. Kemudian mulai Rabu (9/9/2020) ada 37 orang yang dijadwalkan swab.

"Terkait dengan hasil swab dengan hasil puluhan anggota kami yang terpapar Covid-19, merupakan risiko dari pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi, karena mereka baru saja selesai melaksankan tugas pengawasan tahapan coklit dan pemutakhiran data pemilih," kata dia.

Orang Tanpa Gejala

Sedangkan untuk kondisi para petugas Bawaslu Boyolali yang dinyatakan positif Covid-19, dia menegaskan kondisinya sehat atau tanpa gejala. Dari 96 orang tersebut telah dilakukan isolasi baik isolasi di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Boyolali maupun isolasi mandiri.

Baca juga: ‎‎Pemkab Bantul Ajukan Tes PCR Mandiri

Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Taryono, mengatakan tidak akan melakukan penggantian antarwaktu meski pengawas yang terpapar Covid-19 cukup banyak. "Tidak ada penggantian sebab itu bukan pelanggaran," lanjut dia.

Sebagai solusinya, untuk petugas di tingkat desa yang berhalangan akan dikaver dari petugas kecamatan. Sedangkan untuk petugas di tingkat kecamatan yang berhalangan akan dikaver oleh petugas di tingkat kabupaten.

Sumber : Solopos.com