Advertisement
Hujan Interupsi, Dewan Tolak Pertanggungjawaban APBD yang Disampaikan Anies
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020). JIBI - Bisnis/Nyoman Ari Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta ihwal raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta dihujani interupsi oleh sejumlah fraksi. Interupsi itu terkait dengan penolakan terhadap raperda tentang P2APBD yang telah disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 22 Juli 2020.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim membeberkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 belum terserap secara optimal.
Advertisement
BACA JUGA : Pemprov DKI Telat Serahkan Raperda APBD, Kemendagri
"Penyerapan anggaran belum maksimal. Di lapangan, misalkan di Jakarta Barat, saudara-saudara kita masih nyuci dengan air kali (sungai), PAMnya belum masuk," kata Lukmanul dalam interupsinya.
Kontan, interupsi itu diikuti seruan setuju oleh sejumlah anggota dewan. "Fraksi PAN menolak raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019," tegasnya.
BACA JUGA : Pemprov Bikin Anggaran Antivirus Rp12 Miliar
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menuturkan ada tiga kali reses dari pihak legeslatif, namun belum ada niat dari esekutif untuk mengakomodasi hasil reses itu.
"DPRD juga punya hak untuk berbuat di dapilnya, sudah satu tahun dan tiga kali reses namum belum ada niat dari esektuif untuk mengakomodasi hasil reses kami di tengah masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penduduk China Terus Menurun, PBB Prediksi Minus 3,2 Juta
China Terapkan Tarif Impor Daging Sapi 55 Persen Mulai 2026
Ledakan Bar Resor Mewah Swiss, 10 Orang Dilaporkan Tewas
Arab Saudi Pecahkan Rekor Eksekusi Mati 2025, 356 Orang
Advertisement
20 Ribu Buruh Akan Demo Tolak UMP 2026 di Jakarta dan Bandung
Prabowo: Bencana Sumatera Tak Perlu Status Nasional
Prabowo: Bantuan Bencana Harus Lewat Mekanisme Resmi
Pengguna Transportasi Nataru Tembus 16 Juta Orang
BMKG Catat 1.556 Gempa Guncang Aceh Sepanjang 2025
Advertisement
600 Hunian Danantara Siap Diserahkan ke Daerah
PBB Kecam Israel Hentikan Operasi UNRWA
Prabowo Minta Danantara Koordinasi Ketat Bangun Hunian Bencana
Kuala Lumpur Berlakukan Denda Sampah hingga Rp8,2 Juta
Polisi Selidiki Laka Laut KM Putri Sakinah di Labuan Bajo
Advertisement
Kemenkes Siagakan Antibisa Ular di Wilayah Baduy
Berita Pilihan
- Tanpa Kembang Api, Prabowo Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
Advertisement
Malam Tahun Baru 2026 di DIY Kondusif, 88 Lokasi Diamankan
Advertisement
Tiket Museum Nasional Disesuaikan, Lansia hingga Yatim Gratis
Advertisement
Berita Populer
- Smartphone T1 Donald Trump Alami Penundaan Pengiriman
- BYD Yuan Max Terpantau Uji Jalan, Crossover Listrik Baru
- Cegah Predator Digital, Polisi Denmark Patroli di Game
- Parakan Night Festival Dongkrak UMKM di HUT Temanggung
- Animal Rescue Dominasi Evakuasi Damkar Sleman 2025
- Donnarumma Prioritaskan City dan Tiket Italia ke Piala Dunia
- ByteDance Gandeng Vivo dan Lenovo Kembangkan Smartphone AI
Advertisement
Advertisement
