Advertisement
KSP: Ada Buzzer Bela Pemerintah di Medsos, Itu Hak Mereka
Ilustrasi - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan buzzer bekerja atas inisiatif sendiri. Pemerintah hanya menggunakan influencer untuk membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat.
"Pemerintah bekerja dan menyampaikan hasil pekerjaannya melalui jubir-jubir yang ada. Ketika ada buzzer yang berinisiatif untuk bertarung di media sosial membela pemerintah, itu hak mereka," kata Donny kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).
Advertisement
BACA JUGA : Bawaslu DIY Bidik Buzzer yang Bikin Ramai
Donny meliihat hal tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Baik pemerintah maupun oposisi memiliki pendukung yang menyuarakan pendapatnya.
Dia melanjutkan bila ada pihak yang menyerang pemerintah atau oposisi dalam suatu kondisi, hal itu adalah sesuatu yang alamiah.
"Ada pihak yang membela, ya memang begitu dinamika media sosial. Jangankan pemerintah, pribadi pun ketika diserang ada yang membela kan," tambah Donny.
Sampai dengan proses itu, kata Donny, tidak ada yang salah. Namun apabila sudah mendengungkan manipulasi fakta, fitnah, hingga menyebarkan kebencian, seharusnya masyarakat melaporkan hal tersebut untuk diproses secara hukum.
BACA JUGA : KSP Bantah Gunakan Buzzer
"Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan mengadukan [buzzer]. Jika ada pengaduan buzzer-buzzer tertentu diproses secara adil dan transparan, gitu aja," kata Donny.
Fenomena buzzer belakangan menjadi viral. Pemerintah diduga mengorganisir buzzer untuk mengarahkan opini publik melalui medi sosial.
Sejumlah influencer yang memiliki argumen bertentangan dengan pemerintah telah menjadi korban. Salah satu yang ramai adalah Bintang Emon ketika menyuarakan kritik terhadap proses peradilan Novel Baswedan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
