Advertisement
Sebelum Ditangkap, Jaksa Pinangki Hendak Urus Fatwa MA untuk Joko Tjandra
Jaksa Pinangki Sima Malasari - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah menyebut tersangka Pinangki Sirna Malasari belum sempat mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk Joko Tjandra alias Djoko Sugiharto Tjandra ketika ditangkap.
Febrie menyebut tersangka Pinangki Sirna Malasari mengklaim dapat membebaskan Joko Tjandra dari eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara cassie Bank Bali, melalui pembuatan fatwa MA. Pembuatan fatwa itu dibanderol harga jasa senilai US$500.000.
Advertisement
Baca juga: Selain Korupsi dan Permufakatan, Jaksa Pinangki Bakal Dijerat Pasal Baru
"Yang jelas dia (Pinangki) mengklaim bisa urus itu fatwa MA. Nah, itulah yang jadi sarana penerimaan janji uang dari Joko Tjandra," tutur Febrie kepada Bisnis, Sabtu (29/8/2020).
Kendati demikian, kata Febrie, tersangka Pinangki Sirna Malasari belum sempat mengurus fatwa itu ke MA, tapi sudah ditangkap penyidik Kejagung.
"Jadi terputus hanya sampai dia (Pinangki), tidak sampai ke MA," katanya.
Baca juga: Terjadi Kerumunan Warga di Pintu Masuk Kantor, Ini Penjelasan Kajari Jogja
Menurut Febrie, tim penyidik tetap akan menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam pengurusan fatwa MA tersebut. Dia mengatakan kini pihaknya masih mengumpulkan alat bukti untuk menjerat tersangka lain, selain Pinangki Sirna Malasari dan Joko Soegiharto Tjandra.
"Nanti kita akan perdalam lagi, siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Nanti akan diungkap," ujarnya.
Di sisi lain, tersangka Pinangki tidak hanya dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan pemufakatan jahat, tetapi ada sejumlah pasal lain yang akan dikenakan.
Febrie menyebut bahwa tim penyidik masih mengumpulkan alat bukti yang akan menguatkan jeratan pasal baru tersebut. Kendati demikian, Febrie tidak membeberkan apa saja pasal baru yang bakal dijerat tim penyidik ke tersangka Pinangki.
"Jadi sudah kita diskusikan ya bahwa tidak hanya dua pasal itu saja, tetapi ada banyak pasal yang nanti akan dikenakan. Kami masih kumpulkan alat buktinya," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
Advertisement
