Advertisement
Subsidi Gaji Harus Diimbangi dengan Memaksimalkan Penanganan Covid-19
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memberikan paparan dalam CORE Economic Outlook 2019 bertajuk Memperkuat Ekonomi di tengah Tekanan Global, di Jakarta, Rabu (21/11/2018). - JIBI/Felix Jody Kinarwan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Subsidi gaji yang dialokasikan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui Program Pemulihan Nasional (PEN) mesti diiringi dengan penanganan Covid-19 yang optimal guna menjaga kinerja sektor perdagangan dalam negeri.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan mengatakan subsidi gaji yang diberikan pemerintah lebih tertuju kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang jumlahnya hanya 17 persen dari total penduduk Tanah Air.
Advertisement
"Sementara itu, sebanyak 83 persen adalah masyarakat menengah ke atas. Jadi, harus dicari juga cara agar masyarakat kelas menengah ke atas bisa meningkatkan konsumsinya," ujar Faisal kepada JIBI/Bisnis.com, Selasa (11/8/2020).
BACA JUGA : Tenang, Ini Kata Sri Mulyani untuk Pekerja yang Tak Dapat
Di kalangan menengah ke atas, lanjutnya, permasalahan daya beli lebih ditentukan oleh kondisi wabah yang bergantung kepada upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Bahkan, lanjutnya, pemerintah dinilai juga dapat terlebih dahulu menahan progres perjanjian-perjanjian internasional guna memfokuskan diri ke penangangan wabah Covid-19.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa roda perekonomian di dalam negeri tidak akan bisa bergerak tanpa adanya rasa aman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan isu kesehatan disebutnya tetap menjadi fokus demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.
“[Antara] 57 sampai 58 persen kontributor PDB kita saat ini tidak memutar ekonomi, karena merasa takut. Kami menyadari memang fokus harus ke kesehatan untuk membangkitkan kembali rasa aman,” kata Budi.
Dia menjelaskan permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis ekonomi pada 1998, 2008, dan 2013 yang dipicu oleh permasalahan keuangan. Pandemi Covid-19 yang menelan banyak korban jiwa disebutnya menyebabkan permasalahan ekonomi lantaran memaksa banyak pemangku kebijakan untuk membatasi aktivitas fisik dan mobilitas, padahal kegiatan fisik menjadi kunci dari bergeraknya ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bentrokan Saat Protes, Lima Orang Tewas di Iran
- Juan Pedro Franco, Mantan Manusia Terberat Dunia Meninggal
- Tanpa Kembang Api, Prabowo Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
Advertisement
Awal 2026, Bupati Gunungkidul Rotasi 110 Pejabat, Ini Daftarnya
Advertisement
Tiket Museum Nasional Disesuaikan, Lansia hingga Yatim Gratis
Advertisement
Berita Populer
- Kemenkes Pastikan Vaksin Flu Efektif Hadapi Influenza H3N2
- Prabowo: Pemimpin Harus Siap Dihujat, Jangan Patah Semangat
- The Vibes of Paradise, Branding Baru Wisata Gunungkidul
- Borobudur Sambut 2026 dengan Ribuan Balon Penuh Empati
- Teror Beruntun Rumah DJ Donny Diserang Molotov, Ini Respons Polisi
- Kemenkes Siagakan Antibisa Ular di Wilayah Baduy
- Arus Balik Nataru, Tiket KA Solo Masih Tersedia
Advertisement
Advertisement



