Advertisement
Tes SKB CPNS Formasi 2019 Diikuti Puluhan Peserta di Luar Negeri
Sejumlah peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Gedung Serba Guna Balekota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020). - ANTARA / Adeng Bustomi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 ruanya masih berlangsung. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan bahwa puluhan peserta seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS mengikuti tes di berbagai negara.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suherman kondisi ini sebagai bentuk kemudahan yang diberikan oleh panitia untuk para peserta.
Advertisement
Baca juga: Indonesia Disebut Resesi Secara Teknis, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Pada tahapan SKB lanjutan tahun ini, panitia mempersilakan peserta untuk melakukan pendaftaran ulang serta menentukan titik lokasi seleksi sesuai domisili. Adapun pengumuman dan pendaftaran ulang SKB berlangsung pada 1 - 7 Agustus.
Langkah tersebut ini dilakukan panitia untuk meminimalisir mobilisasi massa atau pergerakan peserta dari satu kota ke kota lain. Mereka cukup memilih lokasi di daerah domisili terkini termasuk di luar negeri.
“Data terbaru khusus peserta yang mengikuti tes di luar negeri sudah memilih lokasi 55 orang,” katanya, Rabu (5/8/2020).
Baca juga: Program Bansos Diperpanjang Sampai Desember
Mereka tersebar di sejumlah negara seperti Jepang, Malaysia, Singapura, China, Lebanon, Australia, Turki, Arab Saudi, Brunei Darussalam dan Belanda. Dari sejumlah negara, Malaysia mencatatkan peserta seleksi lebih dari satu orang.
Suherman menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk meminjamkan ruangan guna pelaksanaan SKB di luar negeri.
“Misalnya di Kuala Lumpur ada beberapa yang memilih lokasi ujian di kedutaan kita tempatnya. Dengan Kemlu kami sudah minta tempat ujian,” ujarnya.
Adapun, BKN membuka 150.313 formasi untuk seleksi CPNS formasi 2019. Dari jumlah tersebut, 17.000 di antaranya berpotensi kosong.
Kondisi ini terjadi akibat tidak adanya pelamar pada formasi tersebut maupun adanya pelamar yang tidak lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) pada Maret lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
