Advertisement
Awas, 2 Lokasi Ini Jadi Tempat Rawan Penularan Covid-19
Kasus Covid-19 secara nasional, Minggu (28/6/2020). - BNPB
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Penularan virus Covid-19 masih harus diwaspadai. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengingatkan kembali penambahan pasien positif Covid-19 menggambarkan disiplin melaksanakan protokol kesehatan belum dilaksanakan dengan baik.
Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan penambahan pasien positif berarti ada orang yang sakit terkonfirmasi positif tetapi tidak melaksanakan isolasi diri dengan baik.
Advertisement
"Masih ada kontak tracing dari kasus konfirmasi positif belum bisa diperiksa labnya dan belum bisa laksanakan isolasi dengan baik," jelasnya dalam konferensi pers, Minggu (28/6/2020).
Baca juga: Iklan Diboikot, Mark Zuckerberg Kehilangan Miliaran Dolar
Yuri menjelaskan penambahan pasien positif juga ada kelompok rentan yang tidak patuh jaga jarak, tidak memakai masker dan tidak rajin cuci tangan.
Jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional bertambah 1.198 kasus per Minggu, sehingga kumulatif 54.010 kasus. Sedangkan jumlah pasien sembuh bertambah 1.027 orang sehingga kumulatif 22.936 orang. Korban meninggal bertambah 34 orang sehingga kumulatif 2.754 orang.
Sementara seiring dengan pelaksanaan prinsip kembali produktif dengan aman, Yuri mengingatkan tempat rawan penularan, di mana orang bertemu berkumpul dengan waktu lama.
Baca juga: Denada Umumkan Jual Rumah, Warganet Minta Baim Wong hingga Ibu Ayu TingTing Membelinya
"Di kantor kita harus perhatikan betul pengaturan tempat kerja, pastikan di kantor tetap pakai masker," jelasnya.
Yuri juga mengingatkan pasar juga tempat paling rawan terjadinya penularan. Oleh karena itu, Gugus Tugas akan melakukan pengaturan terhadap operasional pasar, agar dipastikan semua pengunjung penjual bisa menjalankan protokol kesehatan.
"Demikian juga rumah makan, warung, dengan mulai aktivitas perkantoran harus perhatikan saat jam makan siang. Di saat bersama-sama inilah tempat rawan terjadi penularan," tuturnya.
Semua masyarakat, lanjut dia, harus mencari cara supaya aman dari ancaman Corona-19 dan sekaligus produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
