Advertisement
Pemerintah Diminta Intervensi Terkait Meningkatnya Pemakaian Kendaraan Pribadi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah perlu memikirkan dampak kecenderungan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi selama masa pandemi Covid-19 demi keberlanjutan angkutan umum.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno menuturkan jika kondisi pengusahaan angkutan umum masih banyak yang berstatus perorangan. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah melaksanakan restrukturisasi perizinan angkutan umum sekaligus dibarengi dengan penerapan konsep baru berupa pembelian layanan.
Advertisement
Konsekuensi dari konsep tersebut,lanjutnya memang mengharuskan adanya alokasi anggaran untuk membeli layanan jasa angkutan.
"Namun dana yang dibutuhkan tidak harus bersumber dari anggaran pemerintah, namun sangat memungkinkan melibatkan pihak lain, misalnya perusahaan-perusahaan besar, yang memiliki kemampuan untuk menyisihkan sebagian dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) pada bidang layanan angkutan umum," jelasnya, Kamis (18/6/2020).
Selain dari sumber tersebut,lanjutnya, anggaran dapat diperoleh juga misalnya dengan penggunaan dana hasil pengelolaan perparkiran, dan sebagainya yang tentunya harus bersifat akuntabel.
Djoko merunut jika dimulai pada 2020, sudah dianggarkan program pembelian layanan untuk lima kota, yaitu Medan (8 koridor), Palembang (8 koridor), Yogyakarta (3 koridor), Solo (6 koridor), dan Denpasar (6 koridor). Untuk tahun ini rata-rata setiap kota mendapat mendapat bantuan operasional sekitar Rp50 miliar. Tahun ini sudah mulai diluncurkan pada 3 Juni 2020, diawali bus Trans Musi di Palembang.
Secara sosial, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, maka para operator yang sudah ada dilibatkan. Selain tentunya ada perubahan manajemen dan dari semula sistem setoran beralih mendapatkan gaji bulanan.
Namun dengan sistem ini, target penumpang tidak perlu ada lagi, yang harus dipatuhi adalah taat pelayanan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP).
Penyediaan halte, park and ride, angkutan feeder (penyambung) dapat disediakan oleh pemda. Pemda dapat bekerja sama dengan swasta untuk pengadaan halte. Untuk selanjutnya menerapkan sistem pembayaran tap cash setiap naik bus harus disosialisasikan.
Apalagi ditambah dengan instrumen kamera yang dapat memantau suhu tubuh setiap pintu masuk bus sangat membantu penumpang. Pemantauan kamera tersebut terekam dan dapat dimonitor layar TV yang terletak di dash board pengemudi. Bus beroperasi sesuai jadwal kisaran 10 menit - 15 menit. Bus berhenti di halte yang sudah ditentukan.
Djoko berpendapat proses adaptasi menggunakan transportasi umum harus menjadi perhatian regulator dan operator. Supaya timbul kepercayaan pada masyarakat, bahwa sarana transportasi umum yang digunakan tidak hanya aman, nyaman dan selamat saja tetap sarana transportasi umum itu harus juga higienis, yakni sehat dan bersih.
"Tujuannya bertransportasi umum yang higienis [sehat dan bersih] adalah pilihan tepat bermobilitas di masa pandemi Covid-19," tekannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
Advertisement

Akhirnya Tanah Tutupan Jepang di Bantul Kini Sudah Bersertifikat
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- 10 Jemaah Calon Haji Meninggal Dunia
- Homestay di Kawasan Borobudur Ramai Dikunjungi Wisatawan
- Hasan Nasbi: Mahasiswa Unggah Meme Presiden Prabowo dan Jokowi Sebaiknya Dibina
- Pakistan Sebut Mempertimbangkan Opsi Damai dengan India, Ini Syaratnya
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Paket Makanan untuk Jemaah Haji Indonesia Disajikan dalam Empat Warna Wadah
- Donald Trump Sebut India dan Pakistan Sepakat Gencatan Senjata karena Mediasi Amerika Serikat
Advertisement