Pemerintah Diminta Menjaga Daya Beli di Tengah Pandemi

Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas meminta pemerintah menstimulasi perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat atau keep buying strategy di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Fraksi Partai Demokrat itu berharap agar pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang pro pertumbuhan (pro growth), pro pengentasan kemiskinan (pro poor) dan pro penciptaan lapangan kerja (pro job).

“Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 sampai 5,5 persen terlalu optimistis, terutama saat COVID-19 menyebabkan banyak pengangguran yang notabene akan mengganggu konsumsi,” kata Ibas lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Pemerintah Nekat Buka Sentra Ekonomi di Tengah Pandemi

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII itu menyatakan bahwa target inflasi sebesar 2,0 persen sampai 4,0 persen dan asumsi nilai tukar pada kisaran Rp14.900 sampai Rp15.300 per dolar cukup realistis dan harus tetap dijaga.

Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa tingkat tingkat suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,67 persen sampai 9,56 persen cukup realistis di tengah situasi ekonomi global yang melambat dan penuh dengan risiko.

Menurut Ibas, perlu perbaikan tata kelola hulu migas demi memenuhi asumsi lifting yang sering kali tidak tercapai, tingginya target penerimaan dalam bentuk rasio penerimaan pajak tahun 2021, dan perlunya kajian anggaran K/L non-esensial.

Ibas juga mengingatkan bahwa jika defisit anggaran menembus angka 6 persen PDB, dikhawatirkan akan menimbulkan krisis susulan dengan kondisi yang lebih berat dari krisis moneter 1998 dan 2008.

Hasil Survei: Ekonomi Memburuk Akibat Covid-19

“Hal ini akan membebani rakyat, terutama mengingat proses pemulihan dari krisis 1998 memakan waktu lebih dari lima tahun,” ujar Ibas.

Selanjutnya Ibas mengingatkan pemerintah agar saat ini tetap fokus mengatasi isu kesehatan dan menyelamatkan nyawa rakyat di era pandemi Covid-19. “Namun ekonomi masih bisa tetap bergerak jika pemerintah bisa menentukan skala prioritas,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara