Advertisement
Mendes PDTT: Penyaluran Cepat BLT Dana Desa Terhambat Salah Satunya oleh Bank

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah mengizinkan desa memberikan bantuan untuk warga miskin dari dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan perbankan menjadi salah satu hambatan dalam upaya percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Pasalnya sejumlah kebijakan, baik bank milik negara maupun bank pembangunan daerah, tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara cepat.
Advertisement
Mendes menjelaskan bahwa penyaluran BLT dana desa di sejumlah daerah berkerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) agar penyaluran dilakukan secara non-tunai. Namun, pembuatan rekening bank tergolong lambat karena ada kebijakan pembatasan volume penerbitan buku tabungan.
Dia memberikan contoh daerah yang dimaksud adalah Jepara, Jawa Tengah, dan beberapa kabupaten di Lampung.
“Jadi ada beberapa daerah yang pakai cashless dan kerja sama dengan Himbara ternyata penerbitan buku tabungan sehari dibatasi 50 buku tabungan. Ini sudah berkali-kali kami sampaikan kepada elit banknya, agar dilakukan percepatan,” kata Mendes dalam video conference dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Selain itu, beberapa bank juga membatasi pencairan uang per hari, karena keterbatasan uang tunai. “Ini bank daerah ya kalau ini. Uang cash terbatas,” jelas Mendes.
Sementara itu secara nasional, hingga 16 Juni 2020, 65.736 desa telah menyalurkan BLT dana desa. Jumlah tersebut setara dengan 90 persen dari total desa yang sudah menerima dana desa dari pemerintah pusat.
Secara lebih rinci, terdapat 291 kabupaten/kota yang telah 100 persen menyalurkan BLT dana desa. Kemudian ada 81 kabupaten/kota yang telah menyalurkan sekitar 75 persen hingga 99 persen BLT dana desa.
Sebanyak 24 kabupaten/kota melaporkan tercatat menyalurkan sekitar 50 persen hingga 74 persen. “Kemudian yang 1 persen hinga 49 persen ada 27 kabupaten,” kata Abdul Halim.
Selain itu Mendes juga mencatat dari 6.881.778 keluarga penerima manfaat, sebanyak 272.491 di antaranya memiliki anggota keluarga penderita penyakit kronis dan menahun. Selain itu, terdapat 1.887.116 keluarga penerima manfaat dengan perempuan sebagai kepala keluarga.
“Jadi lumayan besar perempuan kepala keluarga (PeKa) yang menerima BLT dana desa dengan total Rp4,12 triliun,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement

a New Chapter Of Excellence: Fresh Look , Better Service , Four Star Standart
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Pemerintah Janjikan Seluruh Sekolah Rakyat Terkoneksi Internet, Koneksi Perdana di Bantul dan Sleman
Advertisement
Advertisement