Advertisement
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II/2020 Akan Negatif
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) berbincang dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). Ratas tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah tahun 2021. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Perekonomian Indonesia pada kuartal II/2020 akan mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari wabah virus Corona penyebab Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.
"[Pertumbuhan ekonomi] kuartal II/2020 akan masuk negatif. Kita harus jaga agar kuartal III dan IV bisa start, we can't afford [pertumbuhan] negatif terlalu dalam," katanya saat diskusi virtual dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dengan tema 'Menavigasi New Normal', Selasa (9/8/2020).
Advertisement
Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan situasi ketidakpastian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Dia menuturkan Dana Moneter Internasional (IMF) telah memberikan proyeksi sebagian besar negara-negara di dunia akan mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif.
Lebih lanjut, IMF meramal hanya ada tiga negara, yaitu China, India, dan Indonesia yang akan tumbuh positif hingga akhir 2020.
Beberapa lembaga keuangan global, seperti IMF dan Bank Dunia memprediksi angka produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya tumbuh 0% hingga 0,5% akibat pandemi Covid-19.
"Pemerintah mendorong pertumbuhan bisa 0,5-2,3 persen hingga akhir 2020. Kuartal I/2020 kita tumbuh 2,97 persen. Negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand perlu diperhatikan," ujar Airlangga.
Menurutnya, semakin lambat ekonomi pulih (recovery) maka jumlah tenaga kerja yang menganggur akan semakin banyak.
Berdasarkan data Kemeko Perekonomian, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau di-PHK dan dirumahkan sementara ini tercatat 1,8 juta orang. Sementara itu, ada 1,2 juta tenaga kerja informal yang statusnya belum terverifikasi.
"Dengan demikian, ada tujuh juta orang yang belum bisa masuk ke lapangan kerja. Ini masalah serius sekali," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
