Advertisement
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II/2020 Akan Negatif
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) berbincang dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). Ratas tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah tahun 2021. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Perekonomian Indonesia pada kuartal II/2020 akan mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari wabah virus Corona penyebab Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.
"[Pertumbuhan ekonomi] kuartal II/2020 akan masuk negatif. Kita harus jaga agar kuartal III dan IV bisa start, we can't afford [pertumbuhan] negatif terlalu dalam," katanya saat diskusi virtual dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dengan tema 'Menavigasi New Normal', Selasa (9/8/2020).
Advertisement
Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan situasi ketidakpastian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Dia menuturkan Dana Moneter Internasional (IMF) telah memberikan proyeksi sebagian besar negara-negara di dunia akan mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif.
Lebih lanjut, IMF meramal hanya ada tiga negara, yaitu China, India, dan Indonesia yang akan tumbuh positif hingga akhir 2020.
Beberapa lembaga keuangan global, seperti IMF dan Bank Dunia memprediksi angka produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya tumbuh 0% hingga 0,5% akibat pandemi Covid-19.
"Pemerintah mendorong pertumbuhan bisa 0,5-2,3 persen hingga akhir 2020. Kuartal I/2020 kita tumbuh 2,97 persen. Negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand perlu diperhatikan," ujar Airlangga.
Menurutnya, semakin lambat ekonomi pulih (recovery) maka jumlah tenaga kerja yang menganggur akan semakin banyak.
Berdasarkan data Kemeko Perekonomian, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau di-PHK dan dirumahkan sementara ini tercatat 1,8 juta orang. Sementara itu, ada 1,2 juta tenaga kerja informal yang statusnya belum terverifikasi.
"Dengan demikian, ada tujuh juta orang yang belum bisa masuk ke lapangan kerja. Ini masalah serius sekali," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
