Advertisement
Naikkan Iuran BPJS, Jokowi Disebut Membebani Rakyat di Tengah Pandemi Corona
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Keputusan Jokowi menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi Covid-19 menuai kritikan.
Aktivis kemanusiaan Natalius Pigai mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo a.k.a Jokowi yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Advertisement
Natalius Pigai menilai, kebijakan tersebut justru kian membebani rakyat kecil di tengah perjuangan melawan pandemi virus corona.
Pasalnya diketahui, kenaikan iuran BPJS tersebut terjadi di saat harga kebutuhan pokok melonjak seperti biaya listrik dan sektor pangan lainnya.
Hal itu disampaikan Natalius Pigai melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @NataliusPigai2.
"Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan meski Mahkamah Agung tlh batalkan. Presiden membebani rakyat miskin ditengah Covid-19, ekonomi, pangan, listrik naik, BBM tidak turun," cuit Natalius Pigai, seperti dikutip Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Rabu (13/5/2020).
Lebih lanjut, Natalius Pigai mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warganya, sehingga mestinya pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS yang dinilai malah makin membenani rakyat kecil.
"Jaminan atas kesehatan itu kewajiban negara (obligation to fullfill on human right)," kata Natalius Pigai, memungkasii.
Dalam cuitan tersebut, Natalius Pigai juga menyertakan artikel berjudul "Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan".
Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp 150.000. Kelas II naik menjadi Rp 100.000 dan Kelas III menjadi Rp 35.000. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2020.
Sebelumnya, Iuran BPJS Kesehatan mengalami penurunan per 1 Mei 2020. Mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, iuran BPJS Kesehatan kelas I turun menjadi sebesar Rp 80.000, kelas II Rp 51.000 dan kelas III Rp 25.500.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020, yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
Advertisement
Tidak Berizin, Satpol PP Jogja Menyegel Empat Reklame Papan Nama Toko
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Bareskrim Gandeng Polisi Thailand Buru dan Bawa Pulang Buron Narkoba Fredy Pratama
- Letusan Gunung Ruang Berisiko Tsunami, Begini Kronologi Erupsinya
- Jokowi Siapkan Rancangan Kerja untuk Prabowo, Begini Detailnya
- MK Sudah Terima 33 Pengajuan Sahabat Pengadilan Kasus Sengketa Pilpres 2024, Ini Daftarnya
- Bawa Sabu-Sabu 5 Kg dan Ribuan Pil Ekstasi, Penumpang Pesawat Diamankan Petugas Bandara Soetta
Advertisement
Advertisement