Advertisement
Presiden Jokowi Temukan 4 Hal Penting dalam Evaluasi PSBB. Apa Saja?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ada empat hal yang ditemukan Presiden Joko Widodo dalam evaluasi pelaksanaan kebijakaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di empat provinsi dan 72 kabupaten/kota yang menerapkannya.
“Yang ingin saya sampaikan yang pertama, kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah yang menerapkan PSBB maupun tidak,” kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (melalui “Video Conference”) dengan topik Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (12/5/2020).
Advertisement
Berdasarkan kasus baru, kata Presiden, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya terlihat hasil bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah.
Hal ini, kata dia, karena memang pelaksanaannya juga dengan efektivitas yang berbeda-beda sehingga ada yang daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten tapi tidak drastis tapi ada daerah yang penambahan kasusnya turun tapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif.
“Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB, ini juga hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa, kenapa,” katanya.
Hal kedua, Presiden menemukan bahwa dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya tiga provinsi yang berstatus PSBB yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Barat, sementara tujuh provinsi lain masih non-PSBB.
Oleh karena itu juga dilakukan evaluasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak memberlakukan PSBB tapi menjalankan kebijakan “physical distancing” serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Oleh sebab itu ini harus diperbandingkan antara yang PSBB dan non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan konteks daerah masing-masing,” katanya.
Presiden menambahkan hal ketiga, yakni manajemen pengendalian PSBB juga diharapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan.
“Artinya juga bersifat aglomerasi, penanganan kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya jadi terpadu misalnya apa yang sudah dilakukan Jabodetabek ini saling kait-mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik,” katanya.
Kemudian, kata Presiden, hal keempat berdasarkan data Gugus Tugas yakni, 70% kasus positif ada di Pulau Jawa, demikian juga angka kematian 82 persen juga ada di Jawa.
Presiden pun meminta Gugus Tugas memastikan pengendalian Covid-19 di 5 provinsi di Pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam dua minggu ke depan ini.
Pada kesempatan rapat tersebut Presiden juga meminta pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa.
“Semua didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul adalah keputusan yang benar, hati-hati mengenai pelonggaran PSBB,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement