Advertisement
KPK Fokus Awasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah fokus mengawasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp405,1 triliun khususnya untuk kesehatan dan jaring pengaman sosial atau "social safety net".
"Kami fokus pada [anggaran] untuk kesehatan dan jaring pengaman sosial karena menyangkut hajat hidup dan hak orang banyak," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR, di Jakarta, Rabu (29/4/2020).
Advertisement
Dia menjelaskan alokasi anggaran APBN untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun, dari jumlah itu sebesar Rp75 triliun untuk kesehatan, dukungan industri Rp70 triliun, jaring pengaman sosial Rp110 triliun, dan pembiayaan pemulihan ekonomi nasional Rp105 triliun.
Firli mengatakan, langkah KPK bukan hanya terkait anggaran penanganan Covid-19 namun bagaimana pengelolaannya, koordinasi, dan monitoring.
Selain itu menurut dia, KPK juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran APBD untuk penanganan Covid-19 yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp56,57 triliun.
"Refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19 total Rp56,57 triliun, dengan rincian Rp24 triliun untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial sebesar Rp25,3 triliun, dan Rp7,1 triliun untuk penanganan dampak ekonomi," ujarnya.
Dia mengatakan ada lima provinsi yang mengalokasikan APBD cukup besar untuk penanganan Covid-19 yaitu DKI Jakarta sebesar Rp10,7 triliun, Jawa Barat Rp8 triliun, Jawa Timur Rp2,3 triliun, Jawa Tengah Rp2,1 triliun, dan Aceh Rp1,7 triliun.
Firli juga menyampaikan data lima Kabupaten yang terbesar mengalokasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19 yaitu Jember (Rp479 miliar), Bogor (Rp384,1 miliar), Bandung (Rp273,5 miliar), Tangerang (Rp243 miliar), dan Tulang Bawang (Rp228,8 miliar).
Untuk daerah Kota, Firli menjelaskan ada lima daerah yang terbesar mengalokasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19 yaitu Makassar (Rp749,1 miliar), Tangerang (Rp349,8 miliar), Bogor (348,6 miliar), Bandung (Rp300,4 miliar), dan Batam (268,1 miliar).
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Herman Hery yang dilakukan secara fisik dan virtual.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement