Advertisement
Dua Fraksi Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). - Antara/Puspa Perwitasari\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) meminta pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditunda.
Kedua fraksi tersebut meminta DPR dan pemerintah terlebih dahulu fokus dalam penanganan wabah virus Corona (Covid-19).
Advertisement
"Belum tepat saatnya kita bicara ini. Karena dalam suasana pandemi yang meminta perhatian kita sangat serius, terutama dari pemerintah dan kita semua," kata Hinca Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrat dalam rapat Badan Legislasi DPR bersama pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Menurut Hinca, sekarang masyarakat membutuhkan penanganan Covid-19, yang belum dapat dipastikan kapan wabah bakal berakhir.
Selain Partai Demokrat, PKS juga meminta hal yang sama. Mereka menyebut kondisi pandemi Covid-19 bukan kondisi yang biasa, sehingga lebih baik fokus pada pembahasan penanggulangan wabah.
Dalam rapat tersebut, politikus PKS Adang Darajatun juga mengatakan RUU Cipta Kerja menuai kontroversi di masyarakat.
Apalagi, dia melanjutkan, urgensi RUU Cipta Kerja bukan prioritas karena sudah berlaku Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan dan krisis keuangan.
"Jika pembahasan dilanjutkan, kita dianggap tidak memiliki empati dan dinilai memanfaatkan situasi saat ini," ucap Adang.
Rapat tersebut mengundang 11 pejabat pemerintah, dari menko, sampai kepala badan. Hasil rapat Baleg DPR dengan pemerintah menyetujui pembentukan Panitia Kerja untuk pembahasan RUU Cipta Kerja.
Dalam rapat tersebut pemerintah menyerahkan naskah lengkap RUU Cipta Kerja kepada Pimpinan DPR untuk diserahkan kepada fraksi-fraksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
Advertisement
Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
Advertisement
Ketum Garda Indonesia Sebut Prabowo Siapkan Perpres Perlindungan Ojol
Tim Komite Reformasi Polri Mulai Bekerja Pekan Depan
Dilantik Jadi Menko Polkam, Ini Pesan Prabowo untuk Djamari Chaniago
Angga Raka Ungkap Alasan Prabowo Tunjuk Dirinya sebagai Kepala BKP
Penunjukan Dofiri Bentuk Keseriusan Prabowo Melakukan Reformasi Kepolisian
Advertisement
Tes Kemampuan Akademik Siswa SMA Berlaku Nasional November 2025
Berita Pilihan
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Daftar Menteri dan Pejabat Baru
- Farida Farichah, Aktivis NU Berusia 39 Tahun yang Jadi Wamenkop
Advertisement
Gunungkidul Akan Perluas Jangkauan Layanan Bus Sekolah
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian Raja Juli Peroleh Rp6,04 Triliun
- Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Jangan FOMO dengan Investasi
- Prediksi BMKG: Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini
- 2 Ruang Kelas Disiapkan untuk Sambut Wapres Gibran di Sentani
- 7 Tuntutan Demo Ojol Hari Ini, Hapus Multi Order hingga Copot Menhub
- Tiga Tersangka Korupsi Sritex Dilimpahkan ke Kejari Surakarta
- Kawal Demo Pengemudi Ojol, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan
Advertisement
Advertisement
