Advertisement
Dua Fraksi Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). - Antara/Puspa Perwitasari\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) meminta pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditunda.
Kedua fraksi tersebut meminta DPR dan pemerintah terlebih dahulu fokus dalam penanganan wabah virus Corona (Covid-19).
Advertisement
"Belum tepat saatnya kita bicara ini. Karena dalam suasana pandemi yang meminta perhatian kita sangat serius, terutama dari pemerintah dan kita semua," kata Hinca Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrat dalam rapat Badan Legislasi DPR bersama pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Menurut Hinca, sekarang masyarakat membutuhkan penanganan Covid-19, yang belum dapat dipastikan kapan wabah bakal berakhir.
Selain Partai Demokrat, PKS juga meminta hal yang sama. Mereka menyebut kondisi pandemi Covid-19 bukan kondisi yang biasa, sehingga lebih baik fokus pada pembahasan penanggulangan wabah.
Dalam rapat tersebut, politikus PKS Adang Darajatun juga mengatakan RUU Cipta Kerja menuai kontroversi di masyarakat.
Apalagi, dia melanjutkan, urgensi RUU Cipta Kerja bukan prioritas karena sudah berlaku Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan dan krisis keuangan.
"Jika pembahasan dilanjutkan, kita dianggap tidak memiliki empati dan dinilai memanfaatkan situasi saat ini," ucap Adang.
Rapat tersebut mengundang 11 pejabat pemerintah, dari menko, sampai kepala badan. Hasil rapat Baleg DPR dengan pemerintah menyetujui pembentukan Panitia Kerja untuk pembahasan RUU Cipta Kerja.
Dalam rapat tersebut pemerintah menyerahkan naskah lengkap RUU Cipta Kerja kepada Pimpinan DPR untuk diserahkan kepada fraksi-fraksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
