Advertisement
Soal Karantina Wilayah, Mahfud MD: Sudah Ada Jalannya
Mahfud MD - Bisnis/Rayful Mudassir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menyikapi pandemi Corona yang terus meluas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Regulasi ini diklaim mencakup banyak usulan termasuk karantina wilayah maupun membatasi gerak antarorang.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan PP tersebut memungkinkan kepala daerah untuk melakukan karantina wilayah demi mengendalikan penyebaran pandemi Corona.
Advertisement
“Yang mau karantina [wilayah] sudah ada jalannya, dengan karantina cara Undang-undang, Keppres [dan] PSBB,” kata Mahfud dalam pernyataan melalui video conference yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (31/3/2020) malam.
Menurut Mahfud regulasi ini memberikan pemerintah daerah keleluasaan untuk bergerak sesuai dengan kebijakan yang ada. Namun, Mahfud meminta langkah Pemda tetap dalam ritme yang sama dengan pemerintah pusat.
Di sisi lain, Mahfud menegaskan selama ini pemerintah pusat terus menjaga kekompakan dengan Pemda untuk menangani penyebaran Covid-19. Kendati begitu dia menyadari banyak masyarakat menafsirkan kondisi sebaliknya.
Mahfud menyebut selama wabah meluas, pemda dan pemerintah pusat kian menguatkan koordinasi. Selama dua hari terakhir, pemerintah telah empat kali melakukan rapat dengan gubernur di seluruh daerah.
“Semua menyatakan ada dalam satu komando sehingga kita gak usah terpancing dengan akan adanya pertentangan pusat dengan daerah,” terangnya.
Hari ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden terkait kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Regulasi ini akan berlaku mulai 1 April 2020.
Atas keluarnya regulasi ini, Presiden Joko Widodo meminta tidak ada lagi kebijakan daerah yang berjalan sendiri. Seluruh pihak diminta berkoordinasi dengan pusat dalam penanganan Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement
JPPI Sebut 5.360 Siswa Keracunan MBG hingga September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
Advertisement
