Kemenperin Bingung Hitung Cukai Minuman Berpemanis

Makanan manis - boldsky.com
24 Februari 2020 01:27 WIB Ipak Ayu H Nurcaya News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih gamang dengan kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan mengenakan cukai minuman berpemanis.

Adapun mengacu pada rencana kebijakan Kemenkeu, untuk produk teh kemasan yang saat ini memiliki total produksi 2.191 juta liter maka akan dikenakan tarif Rp1.500 dengan potensi penerimaan sebesar Rp2,7 triliun.

Tarif pada teh kemasan tersebut terbilang lebih rendah dibandingkan dengan minuman berpemanis lain karena dianggap kandungan gula yang lebih sedikit.

Sementara minuman karbonasi, minuman berenergi, kopi konsentrat, dan minuman sejenis biaya tarifnya Rp2.500 per liter. Alhasil total jika diberlakukan penerimaan cukai dari sini akan berkisar Rp6,25 triliun.

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kemenperin Enny Ratnaningtyas mengatakan sebenarnya pihaknya masih belum terlalu memahami cara menghitung pengenaan cukai tersebut. Sementara itu ditelisik dari sisi tujuan penerapan kebijakan hanya karena alasan kesehatan.

"Kalau untuk kesehatan sebenarnya bisa dilihat dulu berapa jumlah konsumsi di masyarakat. Saya rasa jarang rumah tangga menyetok minuman berpemanis di rumahnya, paling konsumsi ketika berpergian atau perjalanan," katanya, akhir pekan lalu.

Enny melanjutkan penyakit diabetes juga tidak bisa dicegah dari pasokan minuman berpemanis. Pasalnya, gaya hidup masyarakat akan konsumsi gula pada minuman seduh juga masih rutin dilakukan.

Saat ini, pelaku industri juga telah banyak melakukan inovasi dari sisi pengeluaran produk minuman ringan rendah gula hingga tanpa gula.

Alhasil, perhitungan pada pengenaan cukai ini yang mesti didudukkan kembali. Pasalnya jika per liter minuman maka kandungan gula yang ada pada masing-masing minuman bisa saja berbeda.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Abdul Rochim, menyatakan industri makanan dan minuman (mamin) berkontribusi lebih dari 36 persen pada pendapatan domestik bruto (PDB) industri non-migas. Adapun, kontribusi industri mamin ke pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

Saat ini pertumbuhan [industri mamin] di atas pertumbuhan industri non-migas. Apabila pertumbuhan industri mamin rendah, pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan industri non-migas maupun pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Oleh karena itu, Rochim mengimbau agar pemangku kepentingan menjaga pertumbuhan industri mamin. Meski demikian, Rochim tidak bisa berpendapat terkait ketepatan waktu penerapan cukai gula.

Rochim menyampaikan pihaknya sedang merumuskan simulasi dampak terhadap perekonomian nasional jika cukai gula tetap diterapkan. Adapun, Rochim optimistis tahun ini pertumbuhan industri mamin akan rebound ke level 9 persen dari realisasi tahun lalu di posisi 7,8 persen.

Sebelumnya, Rochim menyatakan serapan investasi ke industri mamin tahun ini akan lebih besar secara tahunan lantaran masa wait and see berakhir. Menurutnya, sebagian investasi akan mulai terealisasi pada kuartal I/2020.

"Beberapa PMDN [penanaman modal dalam negeri] sudah mulai realisasi di kuartal I/2020. [Sebagian akan] mulai produksi, seperti pabrik gula," katanya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia