Nama AHWA Muktamar ke-35 NU Terpilih, Siapa Saja?
9 nama AHWA Muktamar ke-35 NU terpilih dari 4.703 suara. Mereka akan menentukan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU periode berikutnya.
Ketua DPR Puan Maharani usai menerima anugerah Doktor Honoris Causa (DHC) dari Universitas Diponegoro./Istimewa
Harianjogja.com, SEMARANG - Ketua DPR, Puan Maharani, meraih anugerah Doktor Honoris Causa (DHC) dari Universitas Diponogoro (Undip), Semarang, Jumat (14/2/2020). Puan menerima gelar tersebut dalam bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan manusia.
Capaian Puan tersebut tak lepas dari kiprahnya selama ini, sebagai politikus dan budayawan. Untuk bidang yang pertama, kiprahnya mungkin sudah diketahui banyak pihak.
Menjadi tangan kanan Presiden Keempat Indonesia, Megawati Soekarno Putri, di PDI Perjuangan (PDIP) dalam lebih dari satu dekade terakhir, adalah salah satu di antara tumpukan portofolionya.
Posisi itulah yang kemudian membawa wanita kelahiran Jakarta 46 tahun silam menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (2014-2019). Pada titik inilah, Puan semakin menancapkan kiprahnya di budaya.
Atas capaiannya itu, kolega Puan di PDIP yang sekaligus menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberi apresiasi.
"Ini menarik. Yang pertama adalah pemberian gelar Doktor Honoris Causa ini dari dua keilmuan, satu politik dan satu budaya," kata Ganjar.
Ganjar melanjutkan, saat Puan menjabat sebagai Menko PMK, banyak sekali kerjaan-kerjaan teknokratis, di mana pendekatan kebudayaan dijadikan sebagai satu cara untuk menyelesaikan persoalan.
Termasuk di sektor hulu yaitu di pendidikan termasuk dalam relasi politik. "Mudah-mudahan tradisi ilmiah ini dikembangkan menjadi sebuah kebijakan publik," kata Ganjar.
Ganjar lantas menyebutkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Puan Maharani selama menjabat Menko PMK yang terealisasi di Jawa Tengah. Menurut Ganjar.
"Hulunya kita bicara SDM bagus, sementara yang sifatnya lebih praktis bisa diwujudkan lewat pengurangan AKI AKB dan stunting. Di sisi lain ada usaha menyatukan Indonesia dengan menghormati kebudayaan yang berbeda dan diwujudkan dengan satu kata yaitu gotong royong," katanya.
Dalam penganugerahan tersebut, Dr. (HC). Puan Maharani menyampaikan pidato ilmiah 45 halaman yang berjudul Kebudayaan Sebagai Landasan Untuk Membangun Manusia Indonesia Berpancasila Menuju Era Masyarakat 5.0.
Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional semula diusulkan oleh DPP Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Budaya (FIB).
Puan Maharani dinilai telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa, negara serta umat manusia. Kontribusi itu dinilai terlihat dalam kedudukannya yang pernah menjabat Menko PMK.
Puan dianggap berperan dalam kebijakan penyusunan beberapa produk hukum seperti UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia juga produk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Puan mengucap syukur atas gelar DHC dalam bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan manusia. Dirinya juga merupakan salah satu dari 13 orang yang mendapat gelar DHC dari Undip.
"Saya hari ini sangat senang karena apa yang telah saya lakukan kepada negeri ini mendapatkan penghargaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
9 nama AHWA Muktamar ke-35 NU terpilih dari 4.703 suara. Mereka akan menentukan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU periode berikutnya.
Huawei Mate XT2 resmi meluncur dengan chip Kirin 9050 Pro dan harga hingga Rp65,7 juta. Penjualan dimulai 12 September 2026.
Tren baju sekali pakai untuk liburan di China viral. Murah dan praktis, tetapi memicu kekhawatiran soal sampah tekstil.
IBI DIY memiliki 4.258 anggota. Pada HUT ke-75, bidan menegaskan komitmen memperkuat kesehatan ibu, bayi, dan generasi emas 2045.
Mobil terkena abu vulkanik Anak Krakatau? Simak cara membersihkan bodi, kaca, filter udara, rem, dan mesin agar tidak cepat rusak.
DPRD Gunungkidul mendorong RTRW baru untuk memangkas ketimpangan pembangunan antarkapanewon, termasuk akses jalan, air bersih, listrik, dan investasi.