Serikat Buruh Kecewa Tak Pernah Dilibatkan Pemerintah Bahas Omnibus Law RUU Cilaka
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) terus menuai kritik.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Ristadi mengklaim, sejauh ini kalangan buruh belum pernah dilibatkan pemerintah untuk diajak bicara mengenai pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Advertisement
Padahal, kata Ristadi, Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto pernah berjanji mengajak perwakilan buruh untuk dilibatkan dalam membahas Omnibus Law RUU Cilaka. Namun, hingga kini pun belum sama sekali dilibatkan.
"Sampai hari ini, belum dilibatkan. Cuma terakhir dari Menko Perekonomian mengundang kami di Kemnaker, bahwa teman-teman dari serikat pekerja akan dilibatkan untuk membahas khusus di tenagakerjaan. Cuma sampai hari ini kami belum menerima surat lanjutan," kata Ristadi dalam diskusi 'Omnibus Law dan Kita', di Hotel Ibis, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).
Maka itu, Ristadi mengaku terkejut dengan draft usulan RUU Omnibus Law telah sampai kepada publik.
"Reaksi dari kami dari serikat buruh itu ketika kemudian pak Airlangga dari pemerintah menyampaikan substansi soal Omnibus Law klaster ketenagakerjaan kami terkaget kaget. Kami belum diajak bicara, ini seolah-olah omnibus law ini sudah selesai," kata dia.
Ristadi menegaskan seharusnya buruh dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law. Lantaran buruh sebagai salah satu pemangku kepentingan.
Ristadi menilai bahwa yang menjadi persoalan buruh kini mengenai masalah komunikasi yang membuat kepercayaan buruh terhadap pemerintah turun.
"Kenapa penafsiran ini muncul liar, saya berkali kali menyampaikan bahwa ini soal trust, kepercayaan," kata Ristadi.
Untuk diketahui, Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman menyampaikan surat presiden untuk pengajuan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja telah siap diserahkan ke DPR RI.
"Yang sudah siap diserahkan surpresnya adalah cipta lapangan kerja," kata Fadjroel Rachman di Istana presiden, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
- Pengaruh Dukungan Anies Vs Dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta 2024, Siapa Kuat?
- Yusril Bantah Mary Jane Bebas, Hanya Masa Hukuman Dipindah ke Filipina
- ASN Diusulkan Pindah ke IKN Mulai 2025
Advertisement
20 Bidang Tanah Wakaf dan Masjid Kulonprogo Terdampak Tol Jogja-YIA
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Ini Lima Nama Pimpinan KPK Periode 2024-2029 yang Ditetapkan DPR
- Resmi! Lima Anggota Dewas KPK Ditetapkan DPR, Ini Daftarnya
- Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diminta Waspada Ancaman Demam Berdarah
- Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
- Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
- Pemerintah Pastikan Penetapan UMP 2025 Molor, Gubernur Diminta Bersabar
- 8 Terduga Teroris Ditangkap, Terkait dengan NII
Advertisement
Advertisement