Advertisement
Helmy Yahya Dicopot dari Dirut TVRI, Menkominfo: Saya Menyesalkan
Helmy Yahya. - Repro
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Keputusan Dewan Pengawas (Dewas) Televisi Republik Indonesia memberhentikan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama TVRI sangat disesalkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha agar permasalahan yang terjadi di TVRI dapat diselesaikan secara internal, dan tidak berujung pada pemecatan.
Advertisement
Dia menjelaskan Kemenkominfo tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan dan mengangkat direksi di TVRI. Peran Kemenkominfo hanya sebatas mediasi.
Berdasarkan peraturan pemerintah no.13/2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian direksi TVRI.
BACA JUGA
Dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas Nomor 3/2019, Dewas memberhentikan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama TVRI.
“Saya menyesalkan kisruh yang berujung pada pemecatan. Kami sudah berusaha memediasi agar bisa diselesaikan secara internal,” kata Johnny di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Johnny meminta kepada para pegawai yang telah semangat dalam bekerja, tidak terpengaruh atas pemecatan Helmy. Para pegawai harus tetap bersemangat dalam bekerja.
Dia mengatakan bahwa sebelum dipecat, Helmy telah mengajukan hak jawab atas sejumlah tuduhan kesalahan yang dialamatkan kepadanya.. Sayangnya, pembelaan tersebut ditolak dan Helmy pun diberhentikan. Helmy pun melakukan gugatan atas pemberhentian tersebut.
Ini bukan lah kali pertama pemecatan direksi terjadi di TVRI, kata Johnny, pada periode sebelumnya juga pernah terjadi dan berpotensi saling menuntut.
“Menurut undang-undang yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah DPR Komisi I, karena yang mengangkat direksi TVRI adalah Komisi I. Kominfo hanya tim seleksi,” kata Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
1 Orang Tewas dan 102 Luka Akibat Demo di Lima Peru
Luhut Minta Utang Kereta Cepat Ditangani Bersama Lewat Keppres
Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74 Hari Ini, Ini Perjalanan Kariernya
ASPD Siapkan Penyeberangan Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Advertisement
Palestina Susun Rencana Rekonstruksi Gaza Senilai Rp1.100 Triliun
Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 17,6 Kg Sabu-Sabu
Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
Modus Kongkalikong PT ANTAM-Loco Montrado, Begini Kata KPK
KPK Imbau Mahfud MD Membuat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat
Advertisement
Kontak Senjata di Kampung Soanggama, TNI Lumpuhkan 14 Anggota KKB
BMKG Ungkap Penyebab Peningkatan Suhu Panas Akhir-Akhir Ini
WNA Jadi Direksi BUMN, KPK: Tetap Wajib Melaporkan LHKPN
Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Hingga Oktober 2025, Tujuh Warga Jepang Tewas Diserang Beruang
Advertisement
Markas OPM di Kampung Soanggama Papua Diambilalih TNI
Berita Pilihan
- Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 17,6 Kg Sabu-Sabu
- Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
- Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
- BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
- 13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Advertisement
Rencana Penerapan 1 TPR untuk Pansela, Begini Kata Bupati Bantul
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Toyota Pacu Ekspor Otomotif Capai 3 Juta Unit dengan TKDN >8 Persen
- Target Pembangunan 43 Jembatan Gantung PU Selesai Akhir Tahun 2025
- Champione, Tim Basket SMA Warga Surakarta Juara 1 di Yamaha Fazzio
- Sarah Jessica Parker dan Madison di Victorias Secret 2025
- Joglo Ambruk di Sleman, Delapan Orang Dilarikan ke Rumah Sakit
- Rutan Cipinang Gagalkan Penyusupan 785 Pil Inex
- Pertamina Patra Niaga Kembangkan SAF dari Minyak Jelantah
Advertisement
Advertisement
