Advertisement
Respons Klaim China, Pemerintah Tingkatkan Patroli Keamanan di Natuna
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Bakamla A.Taufiq R - JIBI/Bisnis.com/Rayful Mudassir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli pengamanan di Perairan Natuna menyusul pelanggaran China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di kawasan itu.
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia Laksmana Madya Bakamla A. Taufiq R mengatakan sesuai hasil rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, pihaknya akan meningkatkan intensitas pengamanan.
Advertisement
"Pasti ada [penambahan pasukan/armada]. TNI pasti mengerahkan juga. Tapi dalam kondisi damai memang saya bilang, Bakamla di depan," katanya di Kemenko Polhukam, Jumat (3/1/2020).
Kendati demikian dirinya enggan untuk membeberkan jumlah penambahan pasukan atau armada di Perairan Natuna. Pun begitu dia mengungkap alasan Bakamla menjadi pasukan terdepan dalam pengamanan kali ini.
Menurutnya, saat ini warna armada Bakamla lebih disenangi dibandingkan dengan warna Angkatan Laut. "Karena kalau kapal perang kan intensinya agak berbeda," terangnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan bahwa China telah melanggar kesepakatan UNQLOS 1982 dengan memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna.
"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dilakukan terkait pelanggaran batas perairan oleh China di Natuna. Menko Polhukam Mahfud MD mengumpulkan instansi dan kementerian di bawahnya.
Beberapa diantaranya adalah Menkumham Lasonna Laoly, Menhan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
China diketahui telah beberapa kali melanggar kesepakatan dengan memasuki wilayah ZEE Indonesia. Kawasan tersebut beberapa kali dimasuki nelayan China sejak akhir Desember 2019.
Pelanggaran batas tersebut oleh nelayan China juga dikawal oleh Kapal Penjaga Pantai Pemerintah China.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Red Notice Interpol Persempit Gerak Buron Korupsi Minyak Riza Chalid
KPK Sebut Dugaan Pemerasan Perangkat Desa di Pati Belum Menyeluruh
Permenkes KLB 2026 Perkuat Respons Wabah dan Krisis Kesehatan
KPK Hadirkan Gubernur Jatim Khofifah di Sidang Korupsi Dana Hibah
Advertisement
Jet Tempur AS Jatuhkan Drone Iran di Laut Arab Dekati Kapal Induk
Mentan Amran Tegaskan Harga Daging Sapi Tidak Boleh di Atas HET
Prabowo Pertanyakan Keberadaan Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya
Megawati: Perempuan Tak Perlu Memilih antara Keluarga dan Ruang Publik
Pemuda Masjid Dunia Usul Kampung Haji di Makkah Bernama Prabowo
Advertisement
BNPB Maksimalkan Mitigasi Bencana Lewat Pinjaman Luar Negeri
Program Gentengisasi Prabowo Terkendala Pasokan Bahan Baku
Hore! Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Cair Februari-Maret 2026
Manipulasi Saham MPAM Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka
Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
Advertisement
Jaksa Minta Pendalaman Berkas Roy Suryo Cs soal Ijazah Jokowi
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Layani Penumpang Sepanjang Hari
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Laporan Dugaan Kejahatan Keuangan ke PPATK Naik 22,5 Persen di 2025
- Respons Polemik, Anggaran Masjid Manahan Diturunkan Jadi Rp1,2 Miliar
- PHK Teknologi AS 2025 Tak Murni Dipicu AI, Ini Faktanya
- KPK Tegaskan Direksi BUMN WNA Wajib Lapor LHKPN 2025
- APBD Sleman 2026 Gelontorkan Rp5,24 Miliar Rehabilitasi Sosial
- Skandal Suap Elite Hukum Tiongkok, Eks Menteri Dihukum Seumur Hidup
- Krisis Komponen, Apple Dahulukan iPhone 18 Pro dan Fold
Advertisement
Advertisement
