Advertisement
Sejumlah Kasus Mangkrak 2 Tahun Lebih, Begini Penjelasan KPK
Nawawi Pomolango dipilih menjadi pimpinan KPK setelah mengantongi 50 suara Komisi III DPR. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan lebih dulu mengumpulkan data per kasus sebelum menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya harus mengumpulkan data untuk kemudian mengkajinya apakah kasus tersebut layak mendapat SP3.
Advertisement
"Setelah mendapatkan data-data perkara termasuk status dan lama waktu penangannya serta permasalahannya. Barulah kami memulai kajiannya," kata Nawawi, Jumat (27/12/2019).
SP3 diatur Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
BACA JUGA
Dalam Pasal 40 Ayat (1) UU tersebut, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
Berdasar catatan, terdapat sejumlah kasus yang penyidikannya sudah lebih dari dua tahun dan rawan untuk diterbitkan SP3.
Pertama, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino, yang telah ditangani KPK sejak 2015 lalu.
Kemudian, kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101 di TNI AU dengan tersangka bos PT Diratama Jaya, Irfan Kurnia Saleh yang telah ditangani KPK sejak Juni 2017.
Terakhir, kasus dugaan pencucian uang mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi yang telah bergulir sejak 31 Agustus 2016.
Lembaga antirasuah memang tak akan sembarang mengeluarkan SP3 kasus sehingga butuh kajian yang mendalam. Nawawi juga mengaku belum mengkaji secara komprehensif terkait SP3 tersebut.
"Belum ada kajian, " kata dia.
Menurut Nawawi, saat ini pimpinan KPK Jilid V masih fokus membenahi struktur dan organisasi KPK. Salah satu yang jadi fokus perhatian belakangan hari ini adalah kosongnya enam jabatan tinggi di KPK, termasuk juru bicara KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Minta TNI-Polri Bantu Usut Perusahaan Perusak Hutan
KPK: PPK DJKA Terima Rp12 Miliar Suap Proyek Kereta
China Sampaikan Dukacita atas Penembakan di Pantai Bondi Sydney
Mentan: NTP Tertinggi Sepanjang Sejarah, Produksi Beras Naik
Advertisement
BMKG Pasang 10 Ribu Detektor, 40 Ribu Gempa Terjadi Sepanjang 2025
Dirjen Minerba: Hilirisasi SDA Bagian Bela Negara
Kasus Kuota Haji, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Yaqut Cholil
Perusak Hutan Sumatera Teridentifikasi, Satgas PKH Siapkan Evaluasi
Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
Advertisement
Program MBG Libatkan 40.000 UMKM sebagai Pemasok Bahan Baku
Pemda DIY Salurkan 2,4 Ton Beras untuk Mahasiswa Terdampak Bencana
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Sita Dokumen dan Uang
Kapolri Siapkan Perpol No 10 Masuk Revisi UU Polri, Polemik Menguat
Rizki Juniansyah Rebut Emas SEA Games dan Pecahkan Rekor Dunia
Advertisement
Polri Segera Umumkan Tersangka Bencana Banjir Sumatera Utara
Berita Pilihan
- Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Prakiraan Cuaca DIY Senin 15 Desember 2025, Berawan dan Hujan Sedang
- Menhub Pastikan Transportasi Jateng Siap Hadapi Nataru
- NGUDA RASA: Mendorong Kuliner Indonesia Merajai Lidah Dunia
- PEKAN RISET GEOPARK 2025: Panggung Publikasi Riset Pelajar
- Gol Cabal Antar Juventus Menang 1-0 atas Bologna
- Jadwal KA Bandara YIA Xpress Senin 15 Desember 2025
- Geopark Jogja Gencarkan Edukasi Pelajar Lewat Riset Berkelanjutan
Advertisement
Advertisement
