Advertisement
Beda dengan Jokowi, Puan Maharani Anggap Hukuman Mati Langgar HAM
Mobil ambulans yang membawa peti jenazah terpidana hukuman mati diseberangkan menuju Dermaga Sodong, Nusakambangan, Cilacap, Jateng, Kamis (28/7/2016). - Antara/Idhad Zakaria
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa saja diberlakukan pada kejahatan tertentu, misalnya korupsi. Namun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Puan menegaskan hukuman mati melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Kita juga harus telaah apakah itu perlu dilakukan atau tidak. Itu kan sudah ada undang-undangnya. Ya kita ikuti saja lah undang-undang tersebut. Jangan sampai kita kemudian bergerak terlalu cepat tapi kemudian melanggar undang-undang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Advertisement
Jokowi berlandaskan pada Undang-Undang No.31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang (UU) No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat 2 tertulis korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.
Penjelasan dari keadaan tertentu pada pasal tersebut yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Sementara itu terkait Pilkada 2020, Puan yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan partainya akan melihat profil lebih jauh para calon yang ingin diusung.
Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mantan koruptor baru bisa ikut pilkada setelah mereka melewati jangka lima tahun setelah bebas dari tahanan.
“Kami carilah orang yang lebih punya rekam jejak yang baik dan diterima oleh masyarakat,” jelas Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Protes Nasional No Kings Kembali Digelar, Kebijakan Trump Jadi Sasaran
Pesawat Satena Jatuh di Andes Kolombia, Tewaskan 15 Orang
AS Blokir Hasil Penjualan Minyak Venezuela Lewat Rekening Khusus
Kemlu: Peran Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Bersifat Multilateral
Advertisement
Kasus Dugaan Fraud PT DSI, Bareskrim Sita Dana Rp4 Miliar
Antisipasi Virus Nipah, Bandara Ngurah Rai Perketat Pintu Masuk Bali
Iran Tegaskan Kendali Selat Hormuz di Tengah Ancaman Serangan AS
KNKT: Pesawat Keluar Landasan Dominasi Investigasi Penerbangan 2025
Roda Lepas Saat Take Off, Pesawat British Airways Tetap Mendarat Aman
Advertisement
Prabowo Minta DEN Kurangi Impor BBM, Targetkan Swasembada Energi
Menkeu Purbaya Rombak 36 Pejabat Eselon II, Terbanyak di Bea Cukai
Kasus Jambret Sleman Disorot DPR, Kejaksaan Minta Arahan Pimpinan
Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo
Stabilitas Keamanan Mimika Jadi Sorotan Tokoh Adat Kamoro
Advertisement
Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Merah Putih
Berita Pilihan
- KemenPPPA Soroti Trauma Korban Penjambretan di Sleman
- Ketua KPK Ungkap Pola Baru OTT, Aliran Dana Kini Disamarkan
- Kalah di Pemilu Paruh Waktu 2026 Bisa Bikin Donald Trump Dimakzulkan
- Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
- Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
Advertisement
Advertisement
Wisata Bunga Sakura Asia Jadi Tren, Ini 5 Destinasi Favorit 2026
Advertisement
Berita Populer
- China Batalkan 49 Rute Penerbangan ke Jepang
- DBD Masih Endemis, Dinkes Kota Jogja Tetap Fokus Pencegahan
- Galaxy Z Flip7 Olympic Edition Dibagikan ke Atlet Olimpiade Milano
- OpenAI Luncurkan Prism, Asisten AI untuk Riset dan Publikasi Ilmiah
- Menggendong Adik di Bangku Sekolah, Keteguhan Hati Siswi SD Gembongan
- DKPP Bantul Perkuat Budi Daya dan Olahan Singkong Perbukitan
- SAR Tambah 17 Alat Berat Percepat Pencarian Korban Longsor Cisarua
Advertisement
Advertisement
