Advertisement
Beda dengan Jokowi, Puan Maharani Anggap Hukuman Mati Langgar HAM
Mobil ambulans yang membawa peti jenazah terpidana hukuman mati diseberangkan menuju Dermaga Sodong, Nusakambangan, Cilacap, Jateng, Kamis (28/7/2016). - Antara/Idhad Zakaria
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa saja diberlakukan pada kejahatan tertentu, misalnya korupsi. Namun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Puan menegaskan hukuman mati melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Kita juga harus telaah apakah itu perlu dilakukan atau tidak. Itu kan sudah ada undang-undangnya. Ya kita ikuti saja lah undang-undang tersebut. Jangan sampai kita kemudian bergerak terlalu cepat tapi kemudian melanggar undang-undang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Advertisement
Jokowi berlandaskan pada Undang-Undang No.31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang (UU) No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat 2 tertulis korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.
Penjelasan dari keadaan tertentu pada pasal tersebut yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Sementara itu terkait Pilkada 2020, Puan yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan partainya akan melihat profil lebih jauh para calon yang ingin diusung.
Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mantan koruptor baru bisa ikut pilkada setelah mereka melewati jangka lima tahun setelah bebas dari tahanan.
“Kami carilah orang yang lebih punya rekam jejak yang baik dan diterima oleh masyarakat,” jelas Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tragedi Imlek: Ledakan Toko Kembang Api di China Tewaskan 12 Orang
11 Bandara Perintis Papua Ditutup, Imbas Penembakan Pilot
Sanae Takaichi Kembali Jadi PM Jepang, Siap Ubah Konstitusi
Banpres UMKM Sumatra Disiapkan, 200.000 Pelaku Usaha Disasar
Advertisement
Ramadan Hijau di Istiqlal, Menag Tekankan Spirit Lembut
Investigasi Banjir Bandang Guci Tegal, Mensesneg Buka Suara
Reaktivasi PBI-JK 2026: Kemensos Perketat Verifikasi
Dugaan Kekerasan Seksual Sastrawan Dilaporkan ke Polisi
Pemerintahan Prabowo Tegaskan Tak Ada Revisi UU KPK
Advertisement
Respons IMF, Menkeu Fokus Tutup Kebocoran Pajak
MKD DPR Pastikan Proses Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Aturan
THR ASN Mulai Cair Awal Ramadhan, Anggaran Rp55 Triliun
Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil, Diduga Pengemudi Mabuk
KPK Ungkap Rp5 Miliar dalam Lima Koper Disimpan di Safe House
Advertisement
Vape Disebut Pintu Masuk Narkoba, Ini Penjelasan BNN
Berita Pilihan
Advertisement
Dana Desa Gunungkidul 2026 Bisa Dicairkan, Target Rampung Maret
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Anak Mengakhiri Hidup Jadi Alarm Perlindungan Anak
- Salah Simpan Nasi Bisa Berbahaya, Ini Penjelasan Pakar
- KAI Commuter Izinkan Buka Puasa di KRL Saat Ramadan
- BI Diprediksi Tahan Suku Bunga pada Februari 2026
- Tak Terpusat di Tol, Pantura dan Pansela Bisa Jadi Alternatif Mudik
- Cara Makan Sehat agar Tubuh Tetap Bugar hingga Tua
- Zona Rawan Longsor, Bupati Dorong Relokasi Warga Ngawen
Advertisement
Advertisement
