Advertisement
Beda dengan Jokowi, Puan Maharani Anggap Hukuman Mati Langgar HAM
Mobil ambulans yang membawa peti jenazah terpidana hukuman mati diseberangkan menuju Dermaga Sodong, Nusakambangan, Cilacap, Jateng, Kamis (28/7/2016). - Antara/Idhad Zakaria
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan hukuman mati bisa saja diberlakukan pada kejahatan tertentu, misalnya korupsi. Namun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani. Puan menegaskan hukuman mati melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Kita juga harus telaah apakah itu perlu dilakukan atau tidak. Itu kan sudah ada undang-undangnya. Ya kita ikuti saja lah undang-undang tersebut. Jangan sampai kita kemudian bergerak terlalu cepat tapi kemudian melanggar undang-undang,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Advertisement
Jokowi berlandaskan pada Undang-Undang No.31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang (UU) No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat 2 tertulis korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.
Penjelasan dari keadaan tertentu pada pasal tersebut yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Sementara itu terkait Pilkada 2020, Puan yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan partainya akan melihat profil lebih jauh para calon yang ingin diusung.
Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan mantan koruptor baru bisa ikut pilkada setelah mereka melewati jangka lima tahun setelah bebas dari tahanan.
“Kami carilah orang yang lebih punya rekam jejak yang baik dan diterima oleh masyarakat,” jelas Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polri Setor Uang Kasus Judi Online Rp58 Miliar ke Kas Negara
Hindari Risiko Selat Hormuz, RI Mulai Impor Minyak Mentah dari AS
Senat AS Tolak Resolusi Batasi Kewenangan Militer Trump Terkait Iran
AS Rugi Rp33 Triliun Imbas Serangan Iran, Ini Rinciannya
Advertisement
Surat Minta THR Atas Nama Polisi Diselidiki Polda
KPK Dalami Dugaan Pengondisian Saksi Bupati Pati Nonaktif Sudewo
PBB Soroti Krisis Kemanusiaan di Timur Tengah
Pemerintah Umumkan BHR 2026, Grab Siapkan Rp110 Miliar untuk Mitra
KPK: Fadia Arafiq Diduga Libatkan Anak Intervensi Proyek
Advertisement
Kapal Perang Iran Karam di Samudra Hindia, 101 Hilang
Sanchez Tegas: No to War, Madrid Lawan Tekanan AS
AS Evakuasi 9.000 Warga dari Timur Tengah
Korban Tewas Serangan AS-Israel di Iran Tembus 1.045 Jiwa
AS-Ekuador Operasi Militer di Jalur Transit Kokain
Advertisement
Waspada, BMKG Sebut Kemarau 2026 Datang Lebih Cepat dan Lebih Kering
Berita Pilihan
Advertisement
400 ASN Gunungkidul Pensiun 2026, Dua Kepala Dinas Ikut Purna Tugas
Advertisement
Festival Imlek Nasional 2026 Pecahkan Rekor Dunia Lontong Cap Go Meh
Advertisement
Berita Populer
- Dituding Fadia Arafiq, Ahmad Luthfi Tak Tahu Soal Penangkapan KPK
- Terekam CCTV, Gamelan Ndalem Pujokusuman Jogja Digondol Maling
- Mudik Gratis Lebaran 2026, Bus Pemkab Banyumas Berangkat dari TMII
- Dua Korban Lahar Hujan Merapi Ditemukan, Tim SAR Sisir Sungai Senowo
- Waspada Ukuran Celana Naik, Tanda Awal Bahaya Obesitas Sentral
- Gantikan Sang Ayah, Mojtaba Jadi Calon Kuat Pemimpin Baru Iran
- Efisiensi Rapat, Anggaran Jalan Kulonprogo 2026 Naik Drastis
Advertisement
Advertisement
