Advertisement
Ternyata Masih Ada Menteri Belum Sampaikan LHKPN
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). - ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Hingga saat ini, masih ada menteri maupun wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Ada sekitar lima atau enam menteri termasuk juga wakil menteri terutama mereka yang baru menjabat sebagai penyelenggara negara karena sebelumnya di swasta," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Advertisement
Namun, Febri belum bisa menjelaskan lebih rinci berapa menteri maupun wakil menteri yang belum menyampaikan LHKPN tersebut.
"Nanti saja datanya akan kami sampaikan tetapi yang dominan jumlahnya dari para menteri karena yang banyak dari pihak swasta para menteri. Ada beberapa yang sudah lapor juga dari menteri atau wakil menteri itu lebih dari tujuh orang saya kira," kata dia.
BACA JUGA
Febri menyatakan bahwa masih ada waktu sampai Januari 2020 baik menteri maupun wakil menteri untuk menyampaikan LHKPN.
"Kalau dilihat dari proses kemarin batas waktunya sekitar 20 Januari 2020 nanti. Jadi, masih ada waktu akhir November ini dan Desember termasuk juga Januari," ucap dia.
Ia juga menyatakan jika menteri maupun wakil menteri mengalami kendala soal penyampaian LHKPN itu bisa langsung menghubungi KPK melalui "call center" 198.
"Kalau ada kesulitan atau keraguan silakan saja menghubungi KPK, kami akan upayakan "support" untuk kebutuhan pencegahan korupsi," ujar Febri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Atraksi Serah Terima Kawal Istana Merdeka Bisa Disaksikan Masyarakat
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
Prabowo Teken PP Penertiban Tanah Telantar, Ini Aturannya
DPR Bantah Pelanggaran Proses Pemilihan Hakim MK Adies Kadir
Advertisement
Sengketa Hotel Sultan, Indobuildco Tolak Pengosongan
Menbud Tetapkan 5 Desa Penerima Apresiasi Desa Budaya 2025
Survei Indikator: 72,8 Persen Responden Puas Program MBG
Polisi Selidiki Kasus Pelajar Disiram Air Keras di Cempaka Putih
Survei Indikator: 79,9 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Prabowo
Advertisement
Thailand Kembali Mencoblos di Tengah Krisis Politik Berkepanjangan
Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Thailand Berlakukan Larangan Alkohol Nasional Saat Pemilu
Sinkhole Situjuah Berpotensi Melebar, Warga Diminta Jaga Jarak Aman
Prabowo Apresiasi Peran NU Jaga Perdamaian Bangsa di Harlah Satu Abad
Advertisement
Indonesia Desak AS-Rusia Negosiasi Ulang Pembatasan Senjata Nuklir
Berita Pilihan
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
- Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
- Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Advertisement
BMKG Prakirakan Hujan Sangat Lebat di Beberapa Wilayah Indonesia
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Rusun Subsidi Perkotaan Disiapkan, Kementerian PKP Gandeng Danantara
- Kota Jogja Bidik Lama Tinggal dan Belanja Wisatawan Naik di 2026
- Catat, Ini Jadwal Lengkap SIM Keliling Sleman Februari 2026
- BRIN Tekankan Ekosistem Sosial dalam Pelestarian Manuskrip Nusantara
- Bukan Karst Biasa, Badan Geologi Ungkap Keanehan Sinkhole Situjuah
- Mahasiswa Unisa Jogja Terduga Pelaku Kekerasan Diskorsing 2 Semester
- Hujan Berpotensi Guyur Kota Besar Indonesia, Waspadai Cuaca Ekstrem
Advertisement
Advertisement
