Menteri BUMN Copot Sejumlah Pejabat, Perekrutannya Diminta Lebih Terbuka

Rayful Mudassir

Kamis, 21 November 2019 - 09:07 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Menteri BUMN Copot Sejumlah Pejabat, Perekrutannya Diminta Lebih Terbuka

Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Sidang kabinet tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir diminta lebih terbuka kepada publik terkait pemilihan eselon 1 pascaperombakan jajaran pejabat eselon I Kementerian BUMN.

Sebanyak tujuh deputi dan satu sekretaris utama dimutasi serentak dan jabatan tersebut saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Perombakan pejabat eselon I memang lazim terjadi ada perubahan pemimpin Kementerian BUMN. Akan tetapi, kali ini menjadi yang terbesar sejak 15 tahun terakhir karena jumlah dan dilakukan serentak.

“Ini kali pertama ada kementerian yang seluruh eselon 1 kosong melompong dipegang oleh Plt,” kata Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Junisab Akbar melalui rilisnya, Rabu (20/11/2019) malam.

BACA JUGA

Dia mempertanyakan alasan mendasar pencopotan secara serentak seluruh pejabat eselon I itu. Apalagi dilakukan saat masyarakat sedang membicarakan rencana masuknya Basuki Tjahaja Purnama alias BTP atau Ahok ke lingkungan BUMN.

“Model rekrutmen terhadap para calon pengganti yang kabarnya jumlahnya akan disusutkan itu, sebaiknya juga dibuka ke publik. Tentunya berguna supaya Erick Thohir bisa mendapatkan personel yang kinerjanya maksimal. Itu juga akan semakin menyempurnakan keterbukaan yang sudah dimulai oleh Erick Thohir,” sebutnya.

Menurutnya ada konsekuensi dari perombakan besar pejabat eselon I di Kementerian BUMN. Menurutnya, proses pergantian akan menyita waktu menteri. Di sisi lain menteri harus menangani ratusan BUMN termasuk yang dalam kondisi tidak sehat, atau bahkan diambang kebangkrutan.

Dia menyarankan rekrutmen eselon 1 bersumber dari lingkungan BUMN itu sendiri dengan sistem lelang jabatan. “Itu akan membuat kebijakan Kementerian BUMN menjadi lebih fokus, sebab eselon 1 dan 2 bersumber dari personel BUMN. Mereka sudah memahami bagaiman menata kelola BUMN,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com