Advertisement
Akun Medsos CPNS Akan Dicek

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menelurusi rekam jejak calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 untuk menghalau radikalisme. Akun medsos CPNS akan diperiksa.
Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk mencegah masuknya paham radikal di CPNS 2019. Satu di antaranya melalui penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
Advertisement
"Kami sudah minta kepolisian sebetulnya ya untuk mengeluarkan SKCK itu kalau bisa sudah mempertimbangkan aspek itu," kata Wahyu di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Upaya lanjutan untuk mengantisipasi masuknya radikalisme di CPNS 2019 adalah melalui sesi wawancara setelah peserta dinyatakan lulus seleksi komptensi dasar (SKD). Pada tahap itulah rekam jejak peserta akan didalami secara komprehensif.
"Kedua di dalam SKB, kan setelah lulus SKD, kan tes SKD di instansi masing-masing ada wawancara, dan lain-lain, ya kami harapkan masing-masing instansi juga melakukan penelusuran rekam jejak para calon dengan berbagai cara," tutur Wahyu.
Salah satu bentuk pendalaman rekam jejak CPNS ialah dengan memantau unggahan media sosialnya. Bila ada postingan yang terindikasi terpapar radikalisme negatif, maka panitia akan mengambil langkah lanjutan.
"Ya medsosnya bisa dipantau. Ya pokoknya yang anti-NKRI, anti Pancasila, anti-pemerintah," ujarnya.
Wahyu menerangkan, aparatur sipil negara memiliki kewajiban untuk mengamankan kebijakan pemerintah. Karena itu, komitmen kebangsaan mereka harus menjadi syarat mutlak selaku pelayan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement